JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Edy Mulyadi mangkir dari panggilan Bareskrim Polri pada hari ini, Jumat (28/1/2022). Akibatnya, pihak Bareskrim Polri akan melayangkan panggilan kedua kepada wartawan senior Forum News Network (FNN) tersebut.
Pihak Bareskrim Polri menyebut akan menjemput paksa jika kembali mangkir dari panggilan penyidik terkait kasus dugaan pencemaran tersebut.
Awalnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebut Edy Mulyadi bersedia hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini. Namun, belakangan yang bersangkutan justru tidak hadir.
“Kalau sekarang beralasan untuk menunda kehadiran ya kita kirim panggilan kedua. Nggak datang lagi, ya kita panggil ketiga dengan perintah membawa,” katanya, Jumat (28/1/2022).
Ia juga membenarkan Edy Mulyadi hari ini mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ia tak hadir dengan dalih surat panggilan yang dilayangkan oleh penyidik tidak sesuai dengan KUHAP.
Herman Kadir, kuasa hukum Edy Mulyadi pun memberika tanggapannya. Ia mengatakan, pihaknya akan meminta penyidik untuk menunda pemeriksaan.
“Alasannya pertama prosedur pemannggulan tidak sesuai dangan KUHAP. Ini kami mau memasuki surat ini dulu (permintaan penundaan pemeriksaan),” ucapnya, yang juga dikutip di hari yang sama.
Alasan kedua, mangkirnya Edy Mulyadi tak memenuhi panggilan penyidik karena berhalangan hadir. Namun, ia tak menyebut lebih detail alasan ketidakhadiran tersebut.
“Pak Edy Mulyadi tidak bisa hadir hari ini, ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri,” terangnya.
Tim hukum Edy Mulyadi yang tergabung dalam Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat (KPAU) sebelumnya juga menyebut surat panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik kepada Edy Mulyadi tidak dijelaskan terkait ringkasan peristiwa yang menjadi dasar mengapa kliennya dipanggil untuk diperiksa. Melainkan, hanya memuat persangkaan Pasal terkait adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
“Panggilan hanya menerangkan pasal-pasal yang diduga peristiwa tindak pidana tanpa menjelaskan uraian peristiwanya sehingga tidak diketahui alasan pemanggilan secara jelas,” tutur Ahmad Khozinudin kepada wartawan, Kamis (26/1/2022) kemarin.
Ahmad menduga panggilan pemeriksaan ini terkait dengan pernyataan Edy Mulyadi tentang lokasi Ibu Kota Negara (IKN) ‘Kalimantan Tempat Jin Buang Anak’. Pernyataan ini, kata Ahmad, sejatinya telah dijelaskan oleh Edy Mulyadi merupakan kiasan, bukan makna sebenarnya.
“Ungkapan ini lazim diucapkan di Jakarta. Bahkan, almarhum Ciputra sebelum mengubah kawasan Pondok Indah sebagai Kawasan Elite seperti saat ini, dahulu kawasan pondok indah lazim disebut dengan tempat jin buang anak. Karena kawasan Pondok Indah, dahulu sepi, bahkan seram, banyak tanah kosong dengan tanaman rerimbunan,” tuturnya.
Ia kemudian meminta Polri untuk bertindak adil. Salah satunya, yakni dengan turut memproses hukum Arteria Dahlan terkait kasus bahasa Sunda.
“Tidak boleh hanya ujaran Edy Mulyadi yang dianggap ‘menyinggung’ masyarakat Kalimantan yang diproses hukum, sementara ujaran Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda yang lebih dahulu dituntut masyarakat Sunda malah dikesampingkan. Polri harus bersikap adil, polri harus bertindak Presisi,” bebernya.
“Tidak boleh ada kekebalan hukum kepada satu warga negara, mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,” pungkasnya.
