Metrosidik.co.id — Pemerintah Kota (Pemko) Batam secara resmi mengikuti seleksi Paritrana Award Tahun 2025 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ajang bergengsi ini merupakan program penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., menyampaikan bahwa Pemko Batam sejak lama memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan tenaga kerja. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warganya.
“Pemerintah Kota Batam berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD. Bahkan tahun ini, Pemko Batam memberikan jaminan sosial untuk ojek online dan perlindungan bagi pekerja rentan, yang merupakan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” ungkap Jefridin, saat ditemui usai rapat koordinasi.
Lebih lanjut, Jefridin menjelaskan bahwa Pemko Batam telah berkoordinasi intens dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Batam dalam rangka memenuhi seluruh indikator penilaian dari tim seleksi Provinsi Kepri.
“Tim akan mempersiapkan seluruh dokumen dan data sesuai indikator penilaian. Nantinya, pada sesi wawancara, Bapak Wali Kota Batam atau Ibu Wakil Wali Kota akan mempresentasikan materi terkait program perlindungan sosial dari Pemko Batam,” tambahnya.
Suci Rahmad, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nagoya Kota Batam, yang turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah proaktif Pemko Batam.
“Kami siap mendukung penuh Pemko Batam dalam proses seleksi Paritrana Award. Program perlindungan yang dijalankan selama ini sudah sangat progresif dan patut diapresiasi,” ujar Suci.
Sebagai informasi, penilaian Paritrana Award dilakukan bertahap, mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Untuk kategori Pemerintah Daerah, penilaian terdiri dari cakupan regulasi dan kepesertaan (60 poin), inovasi (20 poin), dan wawancara (20 poin). Sedangkan untuk Badan Usaha dan UMKM, penilaiannya memiliki kriteria tersendiri berdasarkan komitmen, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial.
Keikutsertaan Kota Batam di ajang ini diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
