Sidang dugaan korupsi proyek sodetan Sungai Sugi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pagu anggaran Rp10,2 miliar (Tahun Anggaran 2024) memasuki babak paling menentukan. Tiga terdakwa yang kini mendekam di Rutan Tanjungpinang akan segera mendengar vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Namun, pertanyaan yang menggantung sejak awal tetap belum terjawab: Mengapa jaksa pendamping proyek bungkam, polisi pendamping K3 justru menjadi ujung tombak pidana, dan PT Asuransi Umum Videi terus berlindung di balik klausul sita aset? Putusan hakim kali ini bukan sekadar soal salah atau tidaknya terdakwa, melainkan ujian bagi integritas penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara.
Pesan kepada pembaca: “Tulisan ini sangat sederhana, hanya butuh sedikit kewarasan untuk mencernanya”
TANJUNGPINANG, METROSIDIK– Ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan menjadi saksi bisu pembacaan putusan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek sodetan drainase Sungai Sugi, pekan ini. MH (44), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas; AZ (42), Direktur CV Tapak Anak Bintan; dan PR (60), penerima kuasa direktur pelaksana kegiatan, telah menjalani rangkaian persidangan dengan dakwaan penyalahgunaan uang muka proyek senilai Rp3,05 miliar. Kini, mereka hanya bisa menunggu ketukan palu hakim yang akan menentukan nasib mereka, sambil tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang.
Namun, di balik proses persidangan yang tampak berjalan sesuai prosedur, terdapat lubang hitam yang belum tersentuh: dua institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan kebocoran justru menunjukkan peran yang ambigu. Kejaksaan Negeri Natuna dan masa transisi Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas tahun 2024, melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mendampingi proyek, memilih diam tanpa memberikan pendapat hukum. Sementara Polres Kepulauan Anambas, yang menempatkan personel sebagai pendamping Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), justru berbalik menjadi penyidik yang menjerat para tersangka sebelum kerugian negara benar-benar pasti.
Proyek strategis tahun anggaran 2024 ini sejak awal telah didampingi JPN dari Kejaksaan Negeri Natuna sebelum Kejaksaan Negeri Anambas berdiri, sesuai Instruksi Presiden dan nota kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan Kejaksaan Agung. Tugas jaksa pendamping sangat jelas: memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan melakukan tindakan hukum perdata jika terjadi wanprestasi atau penyimpangan kontrak. Salah satu tindakan paling mendasar adalah memastikan pencairan jaminan uang muka yang dijaminkan oleh PT Asuransi Umum Videi melalui surety bond.
Fakta yang terungkap selama kasus ini bergulir termasuk keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen proyek—menunjukkan bahwa tim jaksa pendamping tidak pernah mengeluarkan rekomendasi tertulis untuk mengajukan klaim pencairan jaminan, apalagi menyiapkan gugatan perdata terhadap penjamin. Padahal, sejak awal 2025, progres proyek sudah terindikasi mangkrak dan kontraktor gagal memenuhi kewajiban.
“Jaksa hanya hadir sebagai peninjau, tapi tidak pernah memberikan arahan hukum yang mengikat. Kami sebagai PPK tidak tahu harus melangkah ke mana karena arahan dari pendamping hukum tidak ada,” ujar salah satu Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ketika jaksa pendamping tidak menjalankan fungsinya, negara kehilangan kesempatan pertama untuk memulihkan kerugian melalui jalur perdata yang lebih cepat dan pasti. Dampaknya, PPK yang sebenarnya bisa terlindungi secara hukum justru terjerat pidana.
Ironi lain terletak pada peran Polres Kepulauan Anambas. Dalam proyek ini, polisi ditugaskan sebagai pendamping K3, bukan penyidik tindak pidana korupsi. Namun, ketika indikasi penyimpangan muncul, unit Reskrim justru langsung menetapkan ketiga tersangka tanpa terlebih dahulu memastikan apakah kerugian negara benar-benar terjadi atau masih bisa dipulihkan melalui klaim asuransi.
Hingga saat ini, PT Asuransi Umum Videi belum membayarkan klaim uang muka. Alasannya, perusahaan tersebut berdalih harus melakukan penyitaan aset pribadi terjamin terlebih dahulu sebelum mencairkan jaminan. Padahal, surety bond pada umumnya bersifat unconditional dan dapat dicairkan tanpa syarat hanya dengan surat pernyataan wanprestasi dari PPK.
Putusan Hakim: Ujian bagi Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Kini, perhatian tertuju pada majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang akan membacakan putusan. Akankah hakim mempertimbangkan fakta bahwa kerugian negara belum pasti karena jaminan uang muka masih bisa dicairkan? Apakah hakim akan menyoroti peran jaksa pendamping yang bungkam dan langkah polisi yang terburu-buru? Ataukah putusan ini akan menjadi legitimasi terhadap proses yang sejak awal diwarnai kejanggalan?
Publik di Kepulauan Anambas menanti dengan harap-harap cemas. Mereka ingin melihat keadilan, bukan sekadar vonis yang mengorbankan orang-orang yang mungkin hanya menjadi tumbal dari ketidakcakapan institusi penegak hukum lainnya. Proyek sodetan Sungai Sugi tetap mangkrak, dan uang jaminan Rp3,05 miliar masih menjadi tanda tanya. Putusan hakim kali ini akan menjadi cermin: apakah pengadilan mampu melihat lubang hitam dalam penanganan kasus ini, atau justru menutupnya rapat-rapat bersama nasib tiga terdakwa yang sudah terlanjur ditahan.
Kealpaan Peran Bupati Kepulauan Anambas
Sebagai Kepala Daerah sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), Bupati memiliki tanggung jawab politis dan moral atas karut-marut proyek strategis ini, meskipun secara teknis tidak terlibat langsung dalam pengelolaan kontrak.
Ketiadaan kendali proyek sodetan yang mangkrak dan kisruh hukum ini menunjukkan adanya potensi lack of control dari pimpinan tertinggi daerah. Bupati seharusnya menjadi pihak pertama yang mendorong Jaksa Pendamping atau Inspektorat untuk bertindak cepat saat proyek mulai bermasalah, bukan membiarkan PPK dan kontraktor berjalan sendiri hingga masuk ke ranah pidana.
Kepentingan Pemulihan Aset Daerah: Dalam situasi Rp3,05 miliar masih menggantung, Bupati seharusnya mengambil langkah politik yang tegas dengan melayangkan somasi resmi kepada PT Asuransi Umum Videi atau mempertanyakan progres klaim, bukan menyerahkan sepenuhnya pada proses pidana yang belum tentu mengembalikan uang daerah dengan cepat. Sikap “menunggu vonis” tanpa upaya pemulihan aset secara paralel bisa dinilai sebagai pembiaran terhadap potensi kerugian daerah.
Peran Inspektorat Dipertanyakan
Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam konteks proyek yang didampingi Jaksa dan gagal total seperti ini, peran Inspektorat justru patut dipertanyakan.
Tumpang Tindih Pengawasan: Proyek ini didampingi oleh JPN (dari Kejari) dan Polisi K3. Lantas, di mana posisi Inspektorat? Idealnya, Inspektorat melakukan pengawasan sejak dini terhadap kinerja PPK. Jika Inspektorat bekerja dengan baik, seharusnya ada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang merekomendasikan perbaikan tata kelola sebelum polisi masuk. Ketiadaan suara Inspektorat dalam narasi ini mengindikasikan lemahnya sistem peringatan dini internal Pemkab.
Perhitungan Kerugian Negara: Sebelum kasus ini masuk ke pidana, Inspektorat seharusnya bisa menghitung potensi kerugian daerah dan memberikan rekomendasi agar PPK segera mengklaim jaminan. Jika kerugian daerah ternyata belum final (karena surety bond belum dicairkan), Inspektorat harusnya menjadi pihak yang memberikan klarifikasi tersebut untuk mencegah tindakan hukum prematur.
Sikap Bungkam DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas
DPRD memegang fungsi pengawasan (oversight) dan fungsi anggaran. Kasus proyek mangkrak yang kini menyita perhatian publik ini adalah ujian bagi efektivitas pengawasan DPRD.
Hak Pengawasan yang Hilang: DPRD seharusnya menggunakan hak interpelasi atau membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengurai benang kusut ini, terutama menyoroti kenapa Jaksa Pendamping yang dibiayai oleh APBD (melalui MoU) justru bungkam. DPRD tidak bisa hanya menjadi penonton persidangan di Tanjungpinang; mereka harus memanggil Bupati dan Inspektorat untuk menjelaskan skandal ini secara politis.
Fokus pada Pemulihan Keuangan, Bukan Sekadar Hukuman: DPRD harus mendesak agar uang Rp3,05 miliar itu dikembalikan ke kas daerah. Jika vonis pidana nanti justru tidak menyentuh pencairan jaminan asuransi, DPRD-lah yang harus mempertanyakan ke mana hilangnya uang rakyat yang sudah dianggarkan melalui persetujuan mereka. Mereka harus kritis terhadap dalih PT Videi yang menunda klaim.
