JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan proses hukum temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, RTP, kepada Kepolisian.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, mengatakan, penyidik lembaga antirasuah hanya fokus menangani dugaan suap yang diduga dilakukan RTP.
“Karena saat itu bukan bagian dari perkara yang sedang kami lakukan penyelidikan, tentu kelanjutan dugaan adanya peristiwa itu dikoordinasikan dan menjadi ranah kewenangan kepolisian,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (25/1/2022).
Ali pun membenarkan pihaknya menemukan kerangkeng saat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung.
Namun, KPK tidak bisa mendalami hal tersebut karena bukan kewenangannya.
Meski begitu, KPK siap membantu polisi maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) jika ingin memeriksa RTP.
Bantuan ini dilakukan karena RTP masih menjadi tahanan KPK.
“KPK siap fasilitasi kepolisian ataupun pihak Komnas HAM apabila melakukan permintaan keterangan, klarifikasi atau pemeriksaan terhadap tersangka RTP dimaksud,” ujar Ali.
Sebelumnya, Migrant Care menyebut Bupati Langkat nonaktif, RTP, memiliki kerangkeng di rumahnya.
Sebanyak 40 pekerja sawit disebut mendekam di dalam kerangkeng tersebut.
“Ada dua sel di dalam rumah Bupati (nonaktif) yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang bekerja,” kata Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayat, melalui keterangan tertulis yang dikutip RRI.co.id, Senin, 24 Januari 2022.
Anis mengatakan, kerangkeng itu ada di belakang halaman rumah RTP.
Bentuknya mirip penjara dengan tambahan gembok agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.
