Hasil Survei IPI: Keputusan Soal Presiden 3 Periode Ada di Tangan Parpol

JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia (IPI), dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali maju di Pilpres 2024 atau maju untuk menjadi presiden tiga periode terus menguat. Namun keputusan perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode berada di tangan partai politik.

Direktur Eksekutif Central for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) atau Jokowi maju kembali 3 periode sudah tidak menjadi fokus bagi publik.

Saat ini, kata Philips, publik fokus dengan tolok ukur masa jabatan Presiden Jokowi harus selesai pada tahun 2024, meski pemerintah sedang bekerja keras menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintahan akan berganti secara konstitusi. Pak Jokowi tidak mungkin lagi mencalonkan diri. Maka semestinya, usaha yang sangat keras harus dilakukan jajaran menteri dan kita semua. Karena kita tahu, (pemerintahan Jokowi) harus meninggalkan legacy agar tidak menimbulkan PR bagi pemerintah yang selanjutnya,” kata Philips J Vermonte dalam acara penyampaian hasil survei Indikator secara daring, Minggu (9/1/2022).

Diakui Philips, berdasarkan catatan sejarah, pernah terjadi penundaan pemilu, seperti pada 1997 dan baru diadakan pada 1999. Penundaan itu dilakukan karena pemerintah yang baru ingin mendapatkan legitimasi masyarakat setelah orde otoritarian selesai. Hal ni lantaran jika tidak ditunda, tidak ada legitimasi bagi pemerintahan orde demokrasi yang baru.

“Memang ada presedennya. Cuma nanti saya khawatir, kalau kita bilang ada preseden. Tidak ada pergantian pemerintahan selama 30 tahun itu ada presedennya juga. Kita yang repot kalau kita ngomong preseden kan karena ada macam-macam preseden,” kata Philips J Vermonte.

Untuk itu, daripada membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan atau presiden tiga periode, Philips menegaskan lebih baik kembali ke aturan main yang telah ditetapkan bahwa masa jabatan presiden akan berakhir pada 2024. Hal itu akan menjadi tolok ukur waktu untuk menyelesaikan masa jabatan presiden. Namun, Philips mengakui keputusan mengenai wacana-wacana tersebut berada di tangan partai politik.

“Cuma memang, semua keputusan ini ada di tangan partai politik, yang kita tidak tahu juga ya perbincangan parpol, karena dia akan melalui proses-proses permintaan dan keputusan politik,” tegas Philips J Vermonte.

Berdasarkan survei Indikator, Philips melihat masyarakat yang tahu wacana tersebut, relatif menyatakan tidak setuju bila dilakukan perpanjangan tiga periode, penundaan pemilu atau Jokowi maju kembali untuk tiga periode.

Dengan demikian, lanjut Philips, masyarakat tidak kehilangan pandangan terhadap masa jabatan presiden. Philips mengakui ada kebutuhan untuk recovery atau pemulihan pascapandemi, namun di sisi lain, masyarakat melihat harus ada regenerasi kepemimpinan.

“Regenerasi kepemimpinan harus berlangsung terus. Indonesia ini kan maunya hidup lebih panjang. Ada banyak potensi kepemimpinan yang bisa menjawab tantangan-tantangan baru yang sedang kita hadapi baik secara domestik maupun secara global,” terang Philips J Vermonte.

Pada acara yang sama, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai perpanjangan pemilu atau memperpendek pemilu di Indonesia bukan sesuatu yang diharamkan karena sudah ada sejarahnya.

Halaman: 1 2