Metrosidik.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam secara resmi memasuki masa reses terhitung sejak 29 Juli hingga 4 Agustus 2025. Dalam masa ini, seluruh anggota legislatif kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta menampung berbagai usulan dan kebutuhan warga.
Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menyatakan bahwa agenda reses merupakan salah satu instrumen penting dalam menjalankan fungsi representasi anggota dewan terhadap konstituen di wilayahnya.
“Reses ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah kesempatan emas bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung suara rakyat dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam perencanaan kebijakan daerah,” ujar Kamaluddin kepada wartawan, Jumat (1/8).
Lebih lanjut, Kamaluddin menekankan bahwa pelaksanaan reses kali ini memiliki arti strategis, karena bertepatan dengan dimulainya proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2026.
“Kami sudah mulai membahas arah perencanaan APBD 2026 bersama Pemerintah Kota Batam. Oleh karena itu, hasil reses ini diharapkan bisa menjadi masukan konkret untuk menyusun program-program prioritas daerah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Selama masa reses, para anggota DPRD dijadwalkan menggelar berbagai kegiatan seperti dialog warga, pertemuan dengan kelompok masyarakat, serta kunjungan ke sejumlah lokasi yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Masyarakat pun diimbau untuk aktif menyampaikan masukan, mulai dari persoalan infrastruktur, layanan publik, hingga persoalan sosial yang belum tertangani dengan optimal.
“Kita ingin memastikan pembangunan Kota Batam benar-benar berbasis pada kebutuhan riil warga. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat kami harapkan,” tambah Kamaluddin.
DPRD Kota Batam juga berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil reses ini melalui forum-forum resmi di dewan maupun dalam pembahasan anggaran bersama pihak eksekutif.
Masa reses merupakan wujud nyata demokrasi partisipatif, di mana rakyat diberi ruang untuk turut membentuk arah pembangunan melalui wakil-wakilnya di parlemen.
