JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, kerja sama antara pemerintah dan ulama sangat penting untuk menjaga negara. Dengan kerja sama ini, tugas-tugas diniah atau yang bersifat keagamaan dalam arti menjaga kebebasan beribadah dan beragama serta tugas menjaga bangsa atau wathaniyah menjadi sinkron.
“Jadi di sini menjadi terlihat betapa ulama, dan umaro, TNI, Polri, Kemenko Polhukam dan pemerintah pada umumnya bekerja sama dengan ulama menjadi penting. Ulama memberi bimbingan-bimbingan moral, baik kepada pemerintah maupun kepada rakyat,” kata Mahfud saat menjadi narasumber dalam acara silaturahmi ulama, umaro, TNI, Polri dan tokoh lintas agama yang digelar Jami’iyyah Ahlith THariqah al- Mu’tabarah an-Nahdiliyyah (Jatman), Kamis (18/11/2021).
Dalam acara yang diinisiasi Ketua Jatman Habib Luthfi bin Yahya ini, Mahfud menjelaskan dalam negara terdapat tiga unsur yaitu rakyat, pemerintah dan wilayah. Sementara di tengah rakyat terdapat ulama yang menjembatani dan berperan dalam membimbing rakyat.
“Di sini peran ulama menjembatani antara pemerintah dan rakyat yang kadang kala itu ada perbedaan, antara kebijakan dan tanggapan rakyat, ulama bisa menasehati pemerintah, tapi juga juga bisa memberi nasihat pada rakyat,” jelas Mahfud.
Menko Polhukam untuk kesekian kalinya menegaskan pemerintah tidak antikritik. Sebaliknya, kata Mahfud, pemerintah justru membuka pintu terhadap kritik yang masuk.
“Pemerintah selalu membuka diri untuk dikritik, karena pemerintah juga manusia, yang pasti punya khilaf dan salah. Kritik menuju jalan kebaikan. Silakan kritik pemerintah, kita tidak pernah antikritik, tetapi beri kesempatan juga bagi pemerintah untuk menjawab kritik dengan data,” ujarnya.
Mahfud mengajak para ulama untuk beker jasama dengan pemerintah. Menurut Mahfud, Islam pada dasarnya mayoritas menganut Islam wasathiyah yang bisa menerima perbedaan, dan bekerja sama dengan siapa saja untuk kemajuan bersama.
