METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, difokuskan pada tujuh bidang.
“Fokus pembangunan dalam tujuh bidang sesuai dengan Inpres ya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian SDG’s,” ujar Wapres dalam pertemuan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, melalui konferensi video, Senin (21/6/2021).
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020, Wapres ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Lebih lanjut, Wapres meminta agar Bappenas dalam penyusunan program kegiatan dapat memetakan permasalahan dan dapat memastikan seluruh perencanaan dan program kerja dapat sesuai dengan kebutuhan wilayah.
“Ada semua datanya itu, saya ingin agar perencanaan yang dibuat Bappenas sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai 7 fokus bidang, sehingga wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggal bisa diidentifikasi dan tersedia program kegiatan,” tegasnya.
Sebab, Wapres menjelaskan, berbagai program yang ada nantinya adalah dirancang untuk menangani wilayah-wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang tertinggal.
“Intinya saya ingin memastikan program kegiatan yang dirancang itu ditujukan untuk menangani wilayah-wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang tertinggal,” tambah Wapres.
Wapres mencontohkan, pada bidang pendidikan masih tingginya angka putus sekolah dan di bidang kesehatan masih banyak warga kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Identifikasi harus dilakukan. Untuk memecahkan masalah, kita harus berbasiskan data, sehingga dapat dicari solusi yang tepat,” ucap Wapres.
Dikatakan selain perlu pula agar setelah dilakukan pula identifikasi sumber pendanaan yang dapat digunakan, agar Bappenas segera mendorong realisasi penggunaan anggaran tersebut.
“Kita perlu mengidentifikasi anggaran K/L yang tersedia dan dapat segera digunakan untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan,” kata Wapres.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan mengenai quick wins berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu quick wins merupakan bagian dari rencana aksi yang akan diselesaikan tahun 2021-2022 dan akan diselenggarakan sebanyak 231 kegiatan.
“Program quick wins tahun 2021-2022 berdasarkan sektor strategis yang tersebar di wilayah Papua, yaitu Papua Pintar, Papua Sehat, Papua Mandiri, Papua Tersambung, Papua Terang, Papua Berkarya, Papua Bangga, dan Papua Hijau. Masing-masing dari bidang kegiatan ini mencakup sektor yang dibutuhkan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Papua,” terang Suharso.
Menurut Suharso, strategi komunikasi publik yang baik sangat penting di dalam membangun kepercayaan masyarakat, sehingga dibutuhkan peran serta bidang kehumasan dan seluruh pihak terkait.
“Tahun 2021 menjadi target persiapan. Pengelolaan komunikasi publik terpadu menjadi mandatori, kebutuhan peran bidang kehumasan di dalam membangun trust public agar program pembangunan diterima, terlaksana, dan tentu saja mendapat dukungan dari seluruh stake holder pembangunan,” jelasnya.
Sebagai informasi, Wapres telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud M.D. terkait kondisi keamanan di Papua dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas mengenai anggaran pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
