Arahan Presiden, KPK Bahas 75 Pegawai dengan Kemenpan-RB dan BKN

Arahan Presiden, KPK Bahas 75 Pegawai dengan Kemenpan-RB dan BKN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsiย (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sertaย Badan Kepegawaian Negaraย (BKN) terkait nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos TKN.

Keputusan tersebut menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai lembaga antirasuah.

“Menindaklanjuti arahan Presiden, kami akan melanjutkan koordinasi dengan KemenPAN RB, Badan Kepegawaian Negara dan lembaga terkait lainnya,” ujar Ghufron dalam keterangan tertulis, Senin (17/5/2021).

Ghufron menjelaskan keputusan itu juga mengacu pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam pertimbangan putusan tersebut, dikatakan proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN tak boleh merugikan hak pegawai.

Baca juga  Ombudsman Tetap Proses Pelaporan Pegawai KPK

Selain itu, Ghufron mengapresiasi komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi melalui pernyataan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi.

“Untuk itu kami sepakat akan menjadikan hasil tes wawasan kebangsaan sebagai masukan untuk langkah perbaikan lembaga dan individu KPK,” ujarnya.

Ghufron berharap proses pengalihan status KPK menjadi abdi negara dapat selesai dengan cepat sehingga KPK bisa fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Baca juga  Pemerintah Gagas Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Berbasis Peternakan

Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Terkait itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang penonaktifan 75 pegawai KPK.

Jokowi pun buka suara terkait polemik 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan oleh pimpinan KPK. Ia meminta TWK tak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan puluhan pegawai lembaga antikorupsi, termasuk Novel Baswedan.

 

 

jasa website rumah theme

Pos terkait