Bupati Natuna Saat Membuka Musrenbang
Natuna, Metrosidik.co.id–
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal buka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 di Gedung Sri Srindit jalan Yos Sudarso Kecamatan Bunguran Timur Ranai. Senin 11/03.
Adapun tema yang diusung “Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan di Dukung Penguatan Manajemen Sumber Daya Aparatur”.
Dalam sambutannya Hamid mengatakan, Musrenbang perlu dilaksanakan karena merupakan wadah penampung dan membahas aspirasi masayarakat tentang apa yang usulkan untuk pembangunan daerah.
“Melalui kesempatan ini, pemangku seluruh kepentingan dapat menyelaraskan segala program yang di usulkan sehingga mendapat kesepakatan RAPBD Natuna 2020”, harapnya.
Selanjutnya Bupati menyampaikan beberapa hal terkait kondisi makro perekonomian Kabupaten Natuna termasuk kecenderungan ke depannya.
“Pada 2018 angka pengangguran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 4,07 persen, IPM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 71.5 persen, tingkat ketimpangan pembangunan yang diukur melalui rasio menurun dari tahun sebelumnya 0,32 persen, tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Natuna mengalami perlambatan 5,68 persen dari tahun sebelumnya”, terang Hamid.
Sementara itu, Ketua DPRD Natuna Yusripandi dalam kesempatan yang sama menyampaikam pokok-pokok pikiran Lembaga DPRD terhadap Musrenbang Tahun 2019.
Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Yusripandi mengapresiasi kinerja Bupati beserta jajarannya yang telah bekerja keras menggelar musrenbang. Dengan demikian Yusripandi mengajak seluruh Lembaga Eksekutif maupun lembaga lainnya untuk konsisten dalam setiap tahapan pembahasan APBD.
“Karna kalau kita terlambat dalam pengesahan APBD maka ada sanksi administratif bagi anggota DPRD dan Kepala Daerah. Namun perlu diingat bahwa sanksi tersebut dikenakan kepada lembaga yang terlambat menjalankan tahapan yang telah diatur UU nomor 23 Tahun 2014”, tutrnya.
Di akhir penyamapainnya, Yusripandi meminta perbaikan pembangunan dibidang kesehatan seperti pelayanan kesehatan puskesmas maupun pustu, penggunaan BPJS yang dinilai kurang tersosialisasi, serta peningkatan pembangunan dibidang pendidikan terutama bagi anak yang kurang mampu.
Laporan. Mon.
