JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) atau kasus minyak goreng.
Andre meminta Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan jajarannya terus menelusuri kasus tersebut. Menurut Andre, Lin Che Wei dapat menjadi pintu masuk bagi Kejagung untuk mengusut tuntas kasus minyak goreng.
“Kan tidak mungkin manajernya ngambil keputusan, harusnya harapan kita, dengan penangkapan LCW (Lin Che Wei ) ini menjadi pintu masuk, karena kita tahu yang bersangkutan adalah konsultan,” ujar Andre dalam diskusi bertajuk “Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor” di Media Centre DPR, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2022).
Kejagung, kata Andre perlu menyelusuri pihak di balik Lin Che Wei sehingga bisa masuk ke Kementerian Perdagangan. Menurut dia, Kejagung pasti mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya.
“Nah, siapa yang mengutus LCW sampai ke Kemendag, siapa yang memodali dia, ini harus ditelusuri dan harapan kita bukan hanya manajer, senior manajer tetapi kalau memang ada bukti tidak ada salahnya dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendukung Jaksa Agung untuk dugaan tersangka terhadap korporasi terhadap oligarki dan bukan hanya korporasinya saja,” jelasnya.
Bahkan, kata Andre top manajernya dan pemilik korporasi yang berada di belakang Lin Che Wei perlu ditelusuri Kejagung. Hal ini penting demi kepentingan rakyat.
“Karena ini demi kepentingan rakyat bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan, itu harapan kita di DPR terhadap langkah Bapak Jaksa Agung,” tutur Andre.
Lin Che Wei diketahui pernah menjabat sebagai tim asistensi (policy advisor) sejak 2014. Sebagai policy advisor, Lin Che Wei ikut terlibat dalam formulasi kebijakan, seperti pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan industri biodiesel berbasis kelapa sawit, penanganan kebakaran hutan dan lahan (2017), studi dan formulasi kebijakan pemerataan ekonomi (2017-2019), dan verifikasi luas lahan kelapa sawit di Provinsi Riau melalui kerja sama dengan Ditjen Perkebunan dan PTPN V.
Selain itu, Lin Che Wei yang merupakan ekonom memulai kariernya sebagai analis keuangan di beberapa perusahaan asing antara lain WI Carr, Deutsche Bank Group dan Société Générale.
Pada 2003, Lin Che Wei mendirikan perusahaan riset yang berfokus pada Analisis Kebijakan dan Analisis Industri di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia (IRAI). Lin Che Wei mulai terlibat di dunia pemerintahan setelah menjadi panelis di debat calon presiden pada 2003.
Dia kemudian menjadi sekretaris tim perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Exxon di dalam mencari penyelesaian ladang minyak di Cepu yang berhasil diselesaikan pada 2006.
Belum Tuntas
Lebih lanjut, Andre mengatakan persoalan melonjaknya harga minyak goreng belum bisa diselesaikan secara tuntas. Padahal, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan mulai dari penetapan harga eceran tertinggi (HET), mekanisme pasar, hingga larangan ekspor minyak goreng.
Andre menganggap kebijakan larangan ekspor menunjukkan Presiden Jokowi sudah gerah dengan upaya yang sudah dilakukan. Menurutnya, ada oknum yang sengaja melawan kebijakan pemerintah terkait melonjaknya harga minyak goreng.
Andre mencontohkan saat Jokowi mengumumkan larangan ekspor langsung membuat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Padahal, ekspor CPO masih sempat berjalan.
“Bahwa sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana (larangan ekspor) perlawanan sudah dimulai, genderang perang sudah dimulai di saat ekspor masih berjalan secara normal,” ungkap Andre.
Andre mengingat lagi saat ada kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) pada 1 Februari 2022 langsung membuat minyak goreng saat itu langka.
“Jadi apa intinya, yang ingin saya gambarkan bahwa dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas, oligarki-oligarki itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah itu jelas,” ujar Andre.
