Sri Mulyani Pimpin Satgas Kesehatan Keuangan G20 Masa Pandemi Covid-19

Sri Mulyani Pimpin Satgas Kesehatan Keuangan G20 Masa Pandemi Covid-19
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani (ketiga, kanan) berfoto bersama kanselir Jerman Angela Merkel (ketiga, kiri) dan menteri keuangan negara G20 di sela-sela pertemuan G20 di Roma, Sabtu, 30 Oktober 2021. (Foto: Instagram)

ROMA, METROSIDIK.CO.ID — Negara-negara G20 akan membentuk satuan tugas kesehatan keuangan (join finance health taskforce) yang diisi Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan masing-masing anggota. Satgas ini akan dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia.

“Tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, dan response (PPR) dari pandemi,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual pada Sabtu (30/10/2021).

Dia mengatakan pandemi Covid-19 merupakan ancaman nyata terhadap perekonomian dunia. Oleh karena itu dalam pembahasan dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dalam pertemuan G20 disepakati untuk membangun mekanisme pencegahan pandemi (pandemic preparedness). Bila berbicara tentang persiapan, saat ini dunia tidak siap menghadapi pandemi sehingga penanganannya memakan biaya sampai US$ 12 triliun dan menyebabkan 5 juta orang meninggal.

Baca juga  Pesawat Tanpa Awak AS Serang dan Tewaskan 'Perencana' ISIS di Afghanistan
Oleh karena itu dunia harus menyiapkan upaya penangangan pandemi lebih baik. Persiapan untuk pandemi ini sangat tergantung kepada kesepakatan mengenai protokol kesehatan antar negara serta tata kelola dalama penanganan pandemi.

“Tata kelolanya akan diatur seperti apa? karena kita punya WHO (World Health Organization), dalam hal ini biasanya WHO bicara mengenai standar tetapi tata kelola untuk enforcement tidak ada,” ucap Menkeu.

Presiden Joko Widodo menegaskan arsitektur kesehatan global perlu untuk diperkuat yang terdiri dari mekanisme untuk memperkuat atau kolaborasi antar negara-negara. Sehingga dapat memperkuat akses terhadap terjadinya pandemi yang adil, terjangkau, dan berkualitas.

“Ini yang sering disebut global public goods juga termasuk terapi dan diagnostik, serta alat pelindung,” imbuh Sri Mulyani.

Baca juga  BKPM: Investasi baterai mobil listrik akan dorong ekonomi UMKM di daerah
Menkeu mengatakan perlu ada kesepakatan protokol antarnegara ketika terjadi pandemi. Selama ini terjadi fragmentasi, dimana setiap negara membuat keputusan yang menyebabkan dampak ekonomi dan penularan virusnya malah semakin bertambah. Kondisi pemulihan ekonomi global terjadi secara tidak merata karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.

“Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya penduduknya kurang dari 3% di negara-negara Afrika rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6% dari penduduknya. Sementara negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70% bahkan mendekati 100% dan mereka sudah melakukan boosting,” pungkas Sri Mulyani.

 

jasa website rumah theme

Pos terkait