JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan skandal yang terjadi sejak tahun 1998, namun belum juga selesai hingga sampai saat ini.
Dalam kasus korupsi BLBI, kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan menguras kas negara. Selain kerugian dari belum optimalnya pengembalian aset dari debitur atau obligor BLBI, kerugian lainnya yang timbul adalah bunga yang harus ditanggung negara.
“Pemerintah selama 22 tahun selain membayar pokoknya, juga membayar bunga utangnya karena sebagian dari BLBI ada yang menggunakan tingkat suku bunga yang dinegosiasikan. Jelas pemerintah menanggung bebannya hingga saat ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan BLBI.
Lalu kenapa obligor BLBI yang mendapatkan kucuran utang namun justru pemerintah yang harus menanggung bunga utangnya?
Sebagai informasi, bantuan kredit BLBI digelontorkan Bank Indonesia untuk membantu perbankan Indonesia yang sekarat dalam krisis keuangan tahun 1997-1998.
BLBI diberikan kepada para pemilik bank saat itu agar likuditas terjaga demi menghindari kolapsnya perbankan Indonesia. Tahun 1998 silam, tercatat total ada 22 obligor yang mendapatkan dana BLBI sebesar Rp 110 triliun.
Belakangan, dana BLBI yang tujuan awalnya diberikan untuk menjaga likuiditas, belakangan justru terundikasi banyak diselewengkan para obligor. Sejumlah obligor juga belum melunasi utangnya tersebut kepada pemerintah.
Yang jadi masalah, dana BLBI tidak serta merta turun diambil langsung dari dana APBN.
Guna menyediakan dana untuk BLBI, pemerintah harus berutang dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). Sampai saat ini, SUN masih dipegang oleh BI, dan ‘argo’ bunga dan pokok utang terus berjalan selama 22 tahun.
Pemerintah merinci, setidaknya ada 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara. Secara keseluruhan, besaran utang yang ditagih kepada para obligor dan debitur BLBI adalah senilai Rp 110,45 triliun.
