METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Wenny Haryanto menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sudah tepat untuk mencegah penularan COVID-19, hanya saja butuh kedisiplinan masyarakat agar kebijakan tersebut berjalan efektif.
“Konsep PPKM Mikro ini sudah sangat tepat dijalankan masyarakat Indonesia. Jika ada yang mengalami gejala COVID-19, masyarakat melapor sendiri kepada RT/RW dan puskesmas,” kata Wenny Haryanto dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, masyarakat sebenarnya sudah tahu bahaya COVID-19, namun kemungkinan persoalannya pada masyarakat mulai jenuh dengan keadaan saat ini. Kemudian, lanjut dia, juga ada euforia vaksinasi.
“Jadi mungkin ada sedikit abai dalam menjalankan protokol kesehatan yang sekarang mengakibatkan jumlah lonjakan penderita COVID-19 yang luar biasa se-Indonesia, khususnya Pulau Jawa,” kata Wenny.
Wenny melihat penegak hukum sudah menjalankan tugas sesuai prosedur. Jika ada pelanggar protokol kesehatan, baik individu maupun organisasi atau kelompok diberikan sanksi sesuai pelanggarannya.
Wenny menilai ada hal yang perlu masyarakat tingkatkan, seperti pentingnya mematuhi kebijakan PPKM mikro. Selain itu, menurutnya, perlu komunikasi lebih komprehensif dan masif dengan masyarakat terkait sosialisasi pra bencana dan penanganan bencana COVID-19.
“Di masyarakat kita masih banyak hoaks dan banyak mitos. Mitos tentang penyakit dan agama, mitos pengobatan, hal-hal tersebut sangat penting untuk segera dibenahi,” ucapnya.
Pendekatan komunikasi untuk membenahi hal itu kata dia bisa memanfaatkan pemuka masyarakat atau figur publik yang bisa menjadi contoh, media massa, media sosial, atau sekolah, sehingga pesan kebenaran sampai ke masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen mendorong ada tindakan tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan. Dia juga berharap penerapan PPKM mikro juga bisa lebih tegas, tetapi tindakan tegas jangan sampai menakutkan atau membuat trauma masyarakat.
“Ketegasan itu untuk membuat semua pihak bersatu dan saling bantu. Jangan sampai kebijakan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, nanti rakyat yang akan dirugikan,” ujar Nabil.
