Hanya saja menurut Syamsudin, kendalanya adalah kesiapan jaringan internet, kemampuan sumber daya manusia tentang literasi digital, biaya logistik dari dan ke Maluku Utara yang tinggi, hingga pembiayaan UMKM.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Eko Adi Irianto, mengatakan kontributor ekonomi Maluku Utara adalah tambang dan industri. Untuk sektor lain terutama pertanian masih jauh. Karena tambang dan industri turunannya adalah sektor yang tidak berkelanjutan, kata dia, maka UMKM perlu dikembangkan.
Karena itu, BI terus mendukung pengembangan UMKM di Maluku Utara dengan penerapan tiga pilar kebijakan yaitu korporatisasi, kapasitas, dan akses pembiayaan.
VP CSR dan SMEP Management Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan sebagai BUMN, Pertamina memang diwajibkan untuk membina UMKM karena ini salah satu tujuan yang tercantum dalam UU BUMN. Pertamina saat ini terus mendorong UMKM bisa naik kelas yang dilakukan melalui beberapa kegiatan pelatihan.
“UMKM harus terbiasa tidak hanya dari sisi penjualan. Kami sudah mulai membiasakan mereka mulai dari pendaftaran secara online. Ini adalah pintu awal calon mitra binaan untuk bisa mendaftarkan bisnisnya yang nantinya akan kami proses untuk mendapatkan pendanaan,” kata dia.
Fajriyah mengatakan kegiatan yang terus dilakukan Pertamina kepada UMKM adalah pelatihan secara digital, klasterisasi komunikasi mitra binaan, PaDI UMKM, e-learning platform, optimalisasi rumah BUMN, digitalisasi dan e-commerce, virtual exhibition, hingga optimalisasi media sosial.
