METROSIDIK.CO.ID — Pemerintah menilai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dapat menjadi cara yang tepat untuk dapat mencapai target 30 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk ke dalam platform digital (onboarding) pada akhir 2023.
Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Harlina Sulistyorini, mengatakan Gernas BBI bertujuan mengajak masyarakat mencintai produk lokal dan wisata dalam negeri.
“Sebagian besar pelaku UMKM ada di desa. Ini menjadi trigger untuk meningkatkan kualitas produk dan kuantitasnya juga. Kita ditargetkan 2023 ada 30 juta UMKM di platform digital,” kata Herlina pada Webinar “Kolaborasi untuk On-Boarding UMKM dan BUMDes – Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022” yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Jumat.
Harlina mengatakan tujuan utama Gernas BBI adalah pengembangan skema target onboarding.
Gernas BBI merupakan suatu gerakan nasional guna mendukung produksi dalam negeri yang digagas Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Hingga Mei 2022, jumlah UMKM/IKM/artisan onboarding mencapai 11,2 juta unit sejak GBBI diluncurkan.
Peran Kemendes PDT tahun ini, kata Harlina, adalah sebagai pelaksana tugas Gernas BBI di Provinsi Maluku Utara yang telah kick off pada akhir Juli 2022.
“Setelah kick off, dilakukan rangkaian kegiatan terkait pelatihan, baik online maupun offline yang dikoordinir oleh Idea, mulai Juli sampai September. Pelatihan ini kontinu dan berkelanjutan yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaku UMKM,” ujarnya.
Harlina menambahkan Presiden telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk belanja produk dalam negeri utamanya UMKM minimal 40 persen.
Namun, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP realisasi pemanfaatan produk dalam negeri di provinsi/kabupaten/kota se-Maluku Utara masih rendah. Realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) tertinggi baru sebesar 14,85 persen di Kota Tidore Kepulauan.
“Untuk itu, gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Maluku Utara diminta agar mempercepat realisasi belanja PDN. Aktivasi e-katalog lokal memastikan belanja PDN melalui e-katalog dan tim P3DN/BBI Maluku Utara untuk percepatan realisasi belanja,” kata dia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara, Syamsudin Banyo, mengatakan pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dari KUMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah.
Seiring dengan itu, dilakukan peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju satu juta produk dalam katalog elektronik. Kemudian mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog sektoral/katalog lokal.
