Metrosidik.co.id – Di tengah slogan efisiensi yang digaungkan Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas, ada yang perlahan tergerus, kemerdekaan pers. Tahun ini, anggaran publikasi—yang selama ini menopang kerja media lokal—dipangkas hingga setengahnya. Dari Rp3,7 miliar, menyusut drastis ke angka yang nyaris tak layak disebut napas.
Namun, pengurangan ini bukan sekadar perkara menyehatkan fiskal. Di baliknya, mengintai praktik kolusi yang tak hanya mencederai etika jurnalistik, tapi juga mencabik kepercayaan publik pada media.
Penelusuran Metrosidik.co.id menemukan indikasi kuat adanya pengaturan anggaran publikasi yang sarat kepentingan. Tak semua media diperlakukan sama. Beberapa media, terutama yang memiliki afiliasi personal atau politik dengan Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, justru mendapat jatah lebih besar—bahkan meski baru menjalin kerja sama.
Data resmi salinan nota dinas dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mengonfirmasi pola tak adil ini. Dari 45 media yang diajukan, sejumlah nama yang kerap disebut sebagai bagian dari “media Aneng” menerima porsi anggaran tertinggi.
Sumber internal menyebut bahwa kendali pembagian ini berada di tangan Muhammad Jamal, kader partai yang dipimpin langsung oleh Bupati Aneng. Ketika dihubungi melalui WhatsApp dan sambungan telepon, Jamal memilih diam. Sementara Bupati Aneng, saat dikonfirmasi, menanggapi enteng. Senin, 16/6/2025
“Kenapa jadinya? Media mana aja? Awak kirim ke saya.” Respons yang bukan hanya menepis, tapi juga mencoba membelokkan sorotan publik.
Selain menanggapi enteng konfirmasi itu, Aneng tidak menjawab panggilan dan pesan dari media ini untuk melanjutkan wawancara.
Penilaian dalam memberikan porsi belanja iklan kepada perusahaan media dilakukan berdasarkan penilaian subjektif Bupati Kepulauan Anambas. Dalam hal ini Aneng sebagai bupati telah melanggar Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 47 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan deseminasi informasi dan tata cara kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa.
Lebih jauh, sejumlah nama wartawan yang kini aktif dalam kerja media ternyata terafiliasi dengan tim sukses pasangan calon saat Pilkada Anambas 2024. Beberapa bahkan diketahui pernah menjadi juru kampanye.
Kini, mereka ada di balik meja redaksi—menulis berita, mengatur narasi dan menentukan mana informasi yang layak naik ke permukaan. Kondisi ini menempatkan publik di ruang abu-abu, di mana fakta dicampuradukkan dengan agenda.
Apa yang terjadi bukan peristiwa pertama. Dalam laporan investigasi sebelumnya bertajuk “Menguji Profesionalitas Penegakan Hukum Bawaslu Anambas, Dugaan Politik Uang Mencuat” dalam laporan investigasi itu media ini menemukan bukti yang cukup adanya dugaan praktek money politik pasangan Aneng-Bayu sebagai Cawabup Anambas dalam proses pilakada lalu.
Bukti yang ditemukan hampir merata di setiap dapil dan TPS. Dalam liputan investigasi itu ditemukan berupa testimoni video saat pemilih menerima amplop dan beberapa dokumentasi uang dalam amplop berwarna putih dengan nominal 300 ribu rupiah. Namun, respons dari media lain nyaris nihil.
Sebagian memilih diam. Sebagian lainnya terlalu kenyang dengan iklan pemerintah, hingga lupa bahwa mereka punya mandat menyuarakan kebenaran, bukan memoles kekuasaan.
Kolusi antara kekuasaan dan sebagian insan pers bukan sekadar kecacatan etika. Ia adalah pengkhianatan terhadap prinsip paling mendasar dalam demokrasi, hak rakyat untuk tahu. Ketika media kehilangan independensinya, informasi tak lagi netral. Ia dibentuk, disunting dan dikemas sesuai arah angin politik.
Bagi masyarakat Anambas, ini lebih dari sekadar angka di dalam APBD. Ini adalah pertaruhan atas masa depan ruang publik yang sehat, kritis dan bebas.
Sebab jika pers ikut tunduk pada kuasa, maka satu-satunya suara yang tersisa hanyalah gema dari ruang kosong.
