JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Kondisi inflasi inti yang hanya mencapai 0,14% pada Januari 2021 dinilai menunjukkan bahwa potensi pemulihan ekonomi dalam negeri, khususnya di kuartal I masih relatif rendah. Apalagi bila tren inflasi inti yang rendah masih terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
“Hal ini selaras dengan upaya pemerintah misalnya dalam proses penanggulangan kesehatan artinya inflasi inti ini juga akan dipengaruhi dari sana. Ketika penanganan kesehatan lebih cepat dan lebih bagus saya kira ini akan meningkatkan inflasi inti,” ucap Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi pada Senin (1/2/2021).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi inti pada Januari 2021 sebesar 0,14% , angka ini lebih tinggi dari posisi Desember 2020 yang sebesar 0,05%. Tetapi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelum terjadi penurunan sebab pada Januari 2020 inflasi inti mencapai 0,19%.
Secara year on year (yoy) inflasi inti juga mengalami pelemahan menjadi 1,56%. sementara pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu inflasi intinya sebesar 1,60%. Sedangkan pada Januari 2021 inflasi inti secara yoy sebesar 2,88%.
“Inflasi inti 1,56% yang melambat dibandingkan Desember 2020, terendah sejak dihitung pertama kalinya pada tahun 2004,” ucap Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konferensi pers secara virtual di kantornya, Senin (1/2/2021).
Ia mengatakan perlambatan inflasi inti tahunan menandakan permintaan domestik masih lemah dan ini akan berdampak pada konsumsi rumah tangga.
Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih membayangi perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.
“Dengan adanya vaksinasi dan kepatuhan kita semua terhadap protokol kesehatan, mudah-mudahan pemulihan ekonomi berlangsung cepat. Tetapi tanpa peran serta masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan ini akan sulit dilakukan,” ucap Suhariyanto.
Yusuf Rendy berpendapat bila permasalahan di sektor kesehatan belum diselesaikan maka perekonomian juga belum bisa tumbuh optimal. Saat permasalahan kesehatan sudah selesai maka keyakinan masyarakat kelas menengah dan atas akan tumbuh dan kegiatan belanja akan berjalan.
“Untuk kelompok menengah ke atas balik lagi ke kesehatan. Saat permasalaha n kesehatan sudah selesai optimisme mereka akan tumbuh dan mereka akan spending dengan sendirinya,” ucapnya.
Sedangkan untuk masyarakat menengah ke bawah, pemerintah harus menyalurkan program bantuan sosial secara cepat dan tepat sasaran. Pemerintah sudah menganggarkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp 150,96 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Pemerintah harus memperhatikan ketepatan data dalam penyaluran bansos sebab salah satu evaluasi dari tahun program PEN tahun 2020 terkait perlindungansosial adalah masalah data.
