Awal 2021, 3 Bansos Disalurkan Serentak ke Seluruh Indonesia

Menteri Sosial Tri Rismaharini usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara (29/12). Rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, itu membahas rencana pelaksanaan bansos tahun 2021.

JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan, pekan pertama tahun 2021, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah bisa menikmati bantuan sosial (bansos) sesuai arahan Presiden. Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan tiga program bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).

Untuk keperluan itu, Risma sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja nonstop. Hal ini untuk memastikan ketiga bansos dapat salur serentak seluruh Indonesia.

“Kita tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat (KPM),” kata Risma usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara (29/12). Rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, itu membahas rencana pelaksanaan bansos tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Risma menyatakan, saat ini tengah berlangsung koordinasi intensif untuk finalisasi data KPM dengan daerah. Kemensos sedang mendorong data dari pemerintah agar segera tuntas dikirimkan ke pusat. “Data harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari,” katanya.

Mengutip arahan Presiden, Risma menyatakan, ada kebutuhaan untuk segera mencairkan bansos kepada KPM di daerah. Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.

“Misalkan bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya senilai Rp 3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp 60 miliaran di daerah. Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya dalam siaran pers, Selasa (29/12).

Risma menargetkan, bansos sudah diterima KPM mulai 4 Januari 2021. “Kemensos akan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya.

Baca juga  Data 9 Juta Orang Bakal Dikeluarkan dari JKN, BPJS Watch: Cabut Kepmensos 92/2021

Namun untuk kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti sebagian Papua, mungkin mekanismenya berbeda. Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan 3 program bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).

Untuk program Kartu Sembako/BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/bulan/KPM, salur Januari-Desember 2021. Bansos Tunai (BST) tahun 2021 menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek. Penyalurnya adalah PT. Pos dengan indeks bantuan Rp300 ribu/KPM selama 4 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan April.

Berikutnya adalah bansos PKH tahun 2021 ada 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah Bank Himbara. Penerima manfaat harus memenuhi komponen di antaranya ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. “Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali tahap pertama Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli dan tahap ke empat Oktober 2021.

Terkait persiapan penyaluran bansos, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penggunaannya. Risma mewanti-wanti agar bantuan tidak untuk dibelikan rokok. Pemerintah menyiapkan alat yang bisa memantau pembelanjaan uang.

 

Realisasi anggaran

Per tanggal 28 Desember 2020, dari anggaran Rp 134,119 triliun realisasi anggaran Kemensos mencapai Rp 131,054 (97,71 persen). Capaian tersebut mencerminkan tingkat realisasi anggaran yang juga tinggi di setiap pos belanja.

Tercatat realisasi anggaran pos pegawai sebesar 88,17 persen, pos belanja barang sebesar 95,82 persen, belanja modal sebesar 94,08 persen, dan belanja bansos sebesar 97,71 persen.

Selain itu, kontribusi besar dan signifikan juga terlihat dari tingginya realisasi anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari anggaran PEN di Kemensos sebesar Rp 127,208 triliun, realisasi mencapai 98,54 persen per 28 Desember 2020.

Baca juga  Legislator Minta Menkes Segera Rampungkan Perselisihan Klaim BPJS Kesehatan

Salur bansos dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 dalam PEN menunjukkan realisasi yang menggembirakan dan signifikan. Sebanyak tiga program bansos sudah salur sebanyak 100 persen, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp 36,7 triliun, Bansos Beras (BSB) dengan anggaran Rp 4,5 triliun dan Bansos Tunai untuk KPM BPNT nonPKH dengan anggaran Rp 4,5 triliun.

Adapun tiga bansos lainnya menunjukkan realisasi mencapai di atas 97 persen, per 28 Desember 2020. Yakni untuk Bansos Sembako Jabodetabek dengan anggaran Rp 6,4 triliun dengan realisasi sebesar 98,49 persen, Bansos Tunai (BST) dengan anggaran Rp 32,4 triliun realisasi sebesar 97,55 persen, dan Kartu Sembako/BPNT dengan aggaran Rp 42,5 triliun realisasi sebesar 97,59 persen.

 

 

Sumber: 

 

jasa website rumah theme

Pos terkait