Perlu Data Nakes Honorer
Edy menyebut GTT berjuang meraih status P3K cukup lama dan berhasil memenuhi harapan itu pada 2021. Kondisi yang sama dialami nakes honorer. Saat ini, bidan dan perawat honorer tercatat di pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. Kondisi ini wajib diselesaikan pemerintah pusat.
“Komunikasi antara Mendagri, Menkes, Menpan, dan Menkeu dibutuhkan agar ada formasi khusus bagi nakes honorer. Berapa jumlahnya nanti perlu didata. Nah, ini yang masih belum klir datanya. Jawa Tengah ada sekitar 3.900 bidan honorer dan 7.500 perawat honorer. Nanti akan ditabulasi secara nasional berapa nakes honorer itu,” terang dia.
Menurut Edy, data itu yang perlu segera diselesaikan panja nakes honorer Komisi IX untuk dimintakan alokasi khusus dari Menpan. Nantinya, proses seleksinya afirmasi seperti GTT alias tidak melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), tetapi melalui Menkes.
“Agar nakes yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan Covid-19 itu memperoleh manfaat. Dan memang mereka ini tenaga yang strategis, termasuk bidan, tapi posisi mereka honorer. Jadi negara harus konsekuen dengan tenaga fungsional yang strategis. Ini harus diberi solusi khusus untuk mereka yang honorer, paling tidak P3K,” tandasnya.
Ketua IBI Jawa Tengah Sumarsih menambahkan selain mendata jumlah bidan honorer, pihaknya juga fokus terhadap penanganan stunting. Tercatat sebanyak 27.391 bidang di Jawa Tengah yang menjadi bidan pendamping keluarga.
“Kami upayakan data bidan honorer akan tercantum di aplikasi Bu Bidan. Agar datanya update, sehingga membantu panja nakes honorer menyelesaikan data yang dibutuhkan,” katanya.
