METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan segera mengoordinasikan nasib 75 pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Pembahasan nasib mereka diyakini bakal rumit.
“Sebab, menindaklanjutinya tidak bisa dengan satu jari, tidak bisa hanya KPK, karena terkait dengan kementerian/lembaga lain,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Mei 2021.
Firli membantah tidak menaati perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dia menegaskan koordinasi itu sudah dilakukan.
Namun, Firli mengatakan koordinasinya bukan cuma ke dua instansi itu. Masih ada instansi lain yang harus diajak berkoordinasi.
“Ada Menpan RB (Tjahjo Kumolo), ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengatur regulasi, ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ada lembaga administrasi negara, ada Menpan RB dan ada BKN inilah yang kita kerjasamakan,” tutur Firli.
Dia paham masyarakat ingin 75 pegawai itu cepat kembali bekerja. Namun, dia butuh waktu memproses semua regulasi yang ada.
“Kami pimpinan KPK dan sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural, terus bekerja dengan tidak memberikan komentar,” ucap Firli.
