JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman tiba-tiba menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya. Hal itu berlangsung saat rapat kerja Komisi III dengan KPK di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Benny ternyata minta maaf terkait dugaannya yang tidak benar, karena menilai KPK akan “mati” pascarevisi UU KPK.
“Saya harus menyampaikan sebagai pembukaan permohonan maaf saya atas sikap saya yang semula sangat pesimistis terhadap KPK periode saat ini terutama setelah revisi UU KPK, adanya kisruh TWK dan sebagainya. Saya dulu menduga inilah titik matinya KPK, ternyata saya salah menduga. Atas kesalahan itu saya minta maaf,” ujar Benny.
Benny menyatakan salah satu yang patut diapresiasi dari kinerja KPK saat ini adalah sosialisasi dan pendidikan antikorupsi yang dilakukan cukup masif. Menurut Benny, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat yang tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Contohnya, kata Benny, banyak laporan masyarakat atas dugaan kasus korupsi ke KPK.
“Mengenai agenda peran serta masyarakat, saya anggap ini sukses. Dulu saya katakan yang penting bagaimana membangun ideologi antikorupsi di masyarakat. Ini dilakukan KPK periode sekarang. Apakah sukses? Saya menilai sukses sekali baik kuantitas maupun kualitas. Kuantitas, banyak laporan ke KPK, itu kan akibat sosialisasi dan pendidikan, yang sebelumnya tidak tahu kasus korupsi, setelah didik orang tahu, laku partisipasi,” katanya.
Dampak dari pendidikan dan sosialisasi tersebut, menurutnya, menimbulkan keberanian dari masyarakat untuk melakukan pelaporan dugaan kasus korupsi. Benny berharap KPK menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, sehingga tertangani dengan baik.
“Timbul juga keberanian, berani melapor kasus-kasus ke KPK, luar biasa. Tinggal KPK melanjutkan laporan-laporan, di daerah banyak sekali, mungkin satu dua di pusat juga, silakan ditindaklanjuti,” ucapnya.
Meskipun demikian, Benny tetap memberikan catatan dan menyampaikan penjelasan lebih lanjut terkait sejumlah hal yang dilakukan KPK. Benny meminta KPK memberikan penjelasan detail soal penindakan, khususnya operasi tangkap tangan (OTT) yang berdampak pada terbangunnya budaya antikorupsi.
“Yang paling penting, bagi saya, ketika KPK melakukan penyelidikan, ketika KPK membawa kasus ini ke tahap penyelidikan, selanjutnya dibawa ke penyidikan, apa SOP-nya? Bagaimana proses pengambilan keputusan di pimpinan KPK, ini akuntabilitas dan transparansi sangat penting di KPK,” kata Benny.
“Kalau OTT, tolong kami juga dijelaskan berapa permohonan ke Dewas untuk izin dilakukan OTT ini? Berapa yang diajukan, berapa yang ditolak, kalau bolah tahu juga alasannya, kalau memang ada,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Benny juga mempertanyakan sejumlah kasus-kasus dugaan korupsi tahun-tahun sebelumnya yang belum tuntas. Pasalnya, kasus-kasus tersebut sudah pernah ditanyakan dalam raker dengan Komisi III tahun 2021. Menurutnya, tidak perlu ada kasus disembunyikan.
“Kemudian tentu pertanyaan tahun lalu apakah ada kasus-kasus yang belum diselesaikan, di sini saya lihat, ada kasus ini, tetapi kan ada kasusnya, jangan disembunyikan, ada juga yang disembunnyikan kasus itu, dibuka saja,” ujarnya.
