Batam, Metrosidik.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi VI DPR RI terkait penanganan banjir dan genangan air yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kota Batam.
Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan di 11 titik rawan banjir dan genangan air.
Peninjauan lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, didampingi Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana, bersama jajaran teknis terkait.
Dalam upaya menyelaraskan langkah penanganan, BP Batam juga menggandeng Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Metra Dinata, serta para camat di wilayah terdampak.
Sebanyak 11 titik yang ditinjau mencakup kawasan strategis dan padat aktivitas, di antaranya Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap mengalami genangan saat hujan deras mengguyur.
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut atas sorotan Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas drainase seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Batam.
Menurut Sturman, perkembangan investasi dan pembangunan yang terus melaju harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dasar, terutama sistem pengendalian banjir yang memadai.
Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, menegaskan bahwa verifikasi faktual di lapangan menjadi langkah krusial untuk memetakan akar persoalan secara lebih akurat sebelum menentukan solusi teknis.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi riil di lapangan, karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan dilakukan secara terkoordinasi agar hasilnya efektif,” ujar Mouris.
Ia menjelaskan, langkah responsif tersebut merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, agar setiap persoalan masyarakat segera ditindaklanjuti dengan aksi konkret.
“Bapak Kepala BP Batam dan Ibu Wakil Kepala BP Batam selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti hanya di ruang rapat. Setiap aspirasi, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, BP Batam mulai menyusun skema penanganan di masing-masing titik. Rencana tersebut mencakup normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran air, hingga penguatan kolaborasi teknis lintas sektoral.
Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam mewujudkan sistem infrastruktur Batam yang lebih andal, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan pertumbuhan kota sebagai kawasan investasi dan industri nasional.
