Batam, Metrosidik.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengambil langkah strategis dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik sebagai upaya menjaga efisiensi rantai pasok sekaligus memperkuat daya saing kawasan perdagangan dan investasi di Batam.
Sebagai bagian dari evaluasi tersebut, BP Batam memutuskan menunda implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026. Bagi pengguna jasa yang telah melakukan pembayaran berdasarkan tarif baru, BP Batam memastikan pengembalian selisih biaya yang telah dibayarkan.
Keputusan itu diambil setelah BP Batam menggelar dialog bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, pengguna jasa, serta sejumlah pemangku kepentingan di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan agar setiap kebijakan kepelabuhanan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam,” ujar Denny.
Menurut Denny, transformasi TPK Batu Ampar selama ini terus berjalan melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, hingga perluasan konektivitas pelayaran internasional.
Hal itu tercermin dari capaian kinerja bongkar muat peti kemas di TPK Batu Ampar yang mencapai 222.131 TEUs sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut tumbuh 16 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan produktivitas bongkar muat mencapai 40 box per jam.
Denny menjelaskan, hasil pembahasan bersama pelaku usaha menunjukkan bahwa tarif pelayanan TPK Batu Ampar yang dikelola BP Batam hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik rute Batam-Singapura.
“Sisanya berasal dari komponen lain seperti feeder dan transshipment. Karena itu, kita ingin melihat struktur biaya ini secara utuh agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Ke depan, BP Batam berkomitmen terus membuka ruang dialog dengan para pelaku logistik untuk mengkaji keterkaitan antara standar pelayanan, produktivitas operasional, investasi infrastruktur, hingga struktur biaya logistik.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penyempurnaan kebijakan kepelabuhanan yang lebih adaptif dan berorientasi pada peningkatan daya saing kawasan.
“Target kami ke depan adalah menghadirkan pelayanan pelabuhan yang lebih modern, efisien, dan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Karena itu, setiap kebijakan akan kami susun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha,” tutup Denny.
