JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Saling lempar-jawab kritik terjadi antara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Momen itu berlangsung dalam Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI, Jumat (10/12/2021).
Di hadapan Jokowi, Anwar Abbas melempar beragam kritik tentang kinerja pemerintah, mulai dari kesenjangan masyarakat, hingga penguasaan lahan di Tanah Air.
1. Kesenjangan kesejahteraan
Anwar Abbas membuka sambutannya dengan menyampaikan kritik tentang kesenjangan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, banyak rakyat yang kini sudah sejahtera. Namun, hanya dari kalangan tertentu.
“Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil menyejahterakan rakyatnya, tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan adalah mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar, dan menengah, serta usaha kecil,” kata Anwar.
“Sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultra mikro, itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan, sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita tampak semakin terjal,” tutur dia.
Tingginya kesenjangan itu, menurut Anwar, terbukti dari masih besarnya angka indeks gini di Tanah Air.
Sebelum Jokowi memimpin, angka indeks gini ekonomi di Indonesia mencapai 0,41. Angka itu hanya turun sedikit menjadi 0,39 persen di era kepemimpinan Jokowi.
2. Penguasaan lahan
Anwar mengatakan, tingginya kesenjangan masyarakat juga nampak dari besarnya indeks gini dalam bidang pertanahan.
Ia menyebutkan, sebagian besar lahan di Indonesia dikuasai oleh kalangan tertentu.
“Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini,” ujar Anwar.
“Padahal seperti kita ketahui bersama, jumlah usaha besar itu cuma besarnya hanya 0,01 persen dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar. Usaha menengah besarnya adalah 0,09 persen, dengan jumlah pelaku usaha 60.702,” ucap dia.
Dari data-data tersebut, penduduk yang sudah mendapat perhatian pemerintah dan dunia perbankan sekitar 1,32 persen atau lebih kurang 849.334 pelaku usaha.
“Sementara jumlah usaha mikro dan ultra mikro besarnya adalah 98,68 persen dengan jumlah pelaku usaha, yaitu sekitar 63,3 juta pelaku di mana total asetnya sama dan atau di bawah 50 juta rupiah, dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita,” kata dia.
Anwar pun mengibaratkan struktur dunia usaha di Indonesia seperti kubah Masjid Istiqlal.
Kubah itu memiliki tiang di bagian tengah. Tiang tersebut diibaratkan seperti usaha besar, menengah, dan kecil.
Sementara itu, kubah besar itu diibaratkan seperti usaha mikro dan ultramikro.
“Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu dia akan menciptakan sesuatu yang tidak baik. Karena dia akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dari tahun ke tahun akan semakin tajam dan tajam,” kata Anwar.
“Dan hal itu tentu jelas tidak baik dan akan sangat berbahaya karena dia sangat potensial akan mengganggu stabilitas dan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai warga bangsa,” ucap dia.
3. Dijawab Jokowi
Kritik bertubi itu dijawab langsung oleh Presiden Jokowi dalam momen yang sama.
Jokowi bahkan sengaja tak membaca teks sambutan yang sudah disiapkan demi menjawab kritik Anwar.
“Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya, tetapi setelah saya mendengar tadi Dr Buya Anwar Abbas menyampaikan, saya enggak jadi juga pegang ini,” kata Jokowi.
“Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini,” ucap dia.
Terkait penguasaan lahan, Jokowi tak membantah pernyataan Anwar. Namun, Jokowi mengaku, bukan dia yang membagi lahan tersebut.
“Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, harus saya jawab,” ucap Jokowi.
Ia mengatakan, pemerintah tengah melakukan redistribusi lahan melalui program reforma agraria.
Redistribusi lahan itu sudah mencapai 4,3 juta hektare dari total target 12 juta hektare.
Jokowi menuturkan, saat ini Indonesia sudah memiliki bank tanah. Oleh karena itu, pemerintah akan melihat hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang saat ini telantar.
Menurut Kepala Negara, pada bulan ini atau awal tahun depan, pemerintah akan mencabut HGU dan HGB atas tanah yang telantar itu.
Setelah itu, akan diberikan izin konsesi atas tanah-tanah yang ada.
Jokowi mengungkapkan, sudah lebih dari 20 hingga 30 tahun lahan telantar itu tidak diproses statusnya, sehingga, pemerintah tidak bisa memberikannya ke pihak-pihak yang membutuhkan.
Presiden pun mempersilakan MUI menyampaikan ke pemerintah jika memerlukan lahan dalam jumlah sangat besar.
