Tarik Ulur Selayang Pandang, Menakar Fasilitas Kesehatan

Foto: RSUD Dan Jalan Selayang Pandang

Tarik ulur– anggaran pembangunan Jalan Selayang Pandang-2, yang biasa disebut (SP) di Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau masih hangat diperbincangkan.

Sejak tahun 2013, pembangunannya menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas. Dengan perencanaan awal anggaran pembangunan sebesar 129 miliar, jalan itu bakal menjadi jalan termewah di Kabupaten Propinsi Kepulauan Riau.

Proses panjang negosiasi dari kedua pemerintah daerah itu akhirnya menemukan kesepakatan “Belah Semangka,” di tahun 2019 untuk pembiayaan pembangunan sebesar Rp 77.400.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah) dengan masa pengerjaan selama tiga tahun kedepan.

Di tahun 2019, total anggaran di sepakati sebesar Rp 25,8 miliar. Propinsi Kepri 12,9 miliar, sedangkan Pemkab-Anambas, sebesar Rp12,9 miliar.

Entah apa barometernya, jalan Selayang Pandang-2 menjadi sekala prioritas pemerintah daerah setempat. Padahal, 12.9 milliar itu anggaran yang lebih dari cukup untuk membangun Jalan Cengkareng (Pasir Merah) yang berlokasi di pinggir pantai sebagai alternatif pengganti jalan Selayang Pandang.

Dinas Pembangunan Umum Penata Ruang dan Pemukiman Rakyat PUPRPR Pemkab-Anambas telah mensurvei kelayakan jalan SP-I yang diperkirakan mengalami kerusakan sekitar 80 -persen.

Sebagai pertimbangan saja, Selayang Pandang-1 baru direnovasi di bagian kontruksi yang terancam ambruk sepanjang 15,2 meter . Renovasi itu menghabiskan anggaran sebesar 200 juta. Ini menunjukan, pembangunan Selayang Pandang-2 masih perlu di tinjau ulang oleh pemerintah setempat.

Memilih jalan Cengkareng jauh lebih efektif untuk diprioritaskan Pemkab-Anambas sebagai jalan penghubung. Kadar garam yang tinggi, terbukti, belum 20 tahun, jalan Selayang Pandang-I sudah keropos dan tidak layak pakai.

Sementara itu, Detail Engineering Design (DED) jalan Cengkareng sudah dilelang dengan anggaran APBD-Anambas tahun 2017 pada tanggal 7 Oktober sebesar 100 juta. Namun realisasi pembangunannya masih belum jelas. Sikap Pemkab-Anambas yang tidak terukur dalam penggunaan anggaran, dinilai pemborosan.

Baca juga  Mudarat Keputusan Pemkab Anambas

Dalam hal ini sangat masuk akal jika Pemkab-Anambas tetap fokus kepada pembangunan jalan Cengkareng tentunya biaya yang diperlukan tidak begitu besar. Sekitar 12 miliar saja jalan penghubung itu segera dapat terealisasi.

Terlepas menakar kelayakan Jalan Selayang Pandang-2 dan jalan Cengkareng. Saat ini pemerintah daerah setempat sedang mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Hal itu terlihat, begitu getolnya kepala daerah untuk segera mengoperasikan rumah sakit umum daerah yang sebelumnya sudah hampir tiga tahun mangkrak. Tindakan Kepala daerah ini patut diusung jempol.

Foto : Tiang-Tiang Jalan SP Yang Sudah Hampir Putus

Persiapan untuk RSUD itu masih membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Informasi yang diperoleh, anggaran peralatan medis untuk rumah sakit itu bakal membutuhkan biaya sekitar 63 miliar. Angka yang tidak sedikit bagi daerah yang APBD-nya masih tergantung dari anggaran pemerintah pusat, provinsi serta dana perimbangan, yakni dana bagi hasil.

Untuk peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Pemkab-Anambas baru saja menganggarkan empat miliar rupiah untuk peralatan dan ruang operasi dari pencapaian 10 persen anggaran APBD tahun 2019 untuk kesehatan yang telah dialokasikan.

Bisa saja Pemkab-Anambas memiliki pertimbangan lain dibalik semua itu, menjadikan jalan Selayang Pandang sebagai sekala prioritas. Sedangkan pelayanan kesehatan, memiliki tingkat prioritas yang tinggi sebagai kebutuhan dasar pelayanan masyarakat.

Ada baiknya anggaran pembangunan Selayang Pandang dari Propinsi Kepulauan Riau itu di poskan untuk pengadaan peralatan medis Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Mengingat hal itu menjadi harapan masyarakat yang telah sekian lama berujuk berobat menyeberangi laut Cina Selatan.

Yang perlu diperhatikan pemerintah setempat, disaat anggaran pemerintah daerah defisit, baiknya pemerintah berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah agar tidak terkesan pemborosan, yang akhirnya akan berdampak buruk bagi kepentingan khayalak ramai.

Baca juga  Dajjal di Panggung Politik

Tajuk Rencana Redaksi Metrosidik.co.id
Tanggal 17 Desember 2018
Penulis: Fitra

jasa website rumah theme

Pos terkait