JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana melakukan uji materi ketentuan presidential threshold (Pres-T) atau ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi. PKS menilai angka Pres-T 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional terlalu tinggi, sehingga menghambat munculnya calon-calon alternatif.
“Keputusan Majelis Syuro kali ini adalah menanggap terlalu tinggi presidential threshold itu. Oleh karenanya memang kita rencana untuk melakukan juga judicial review terkait dengan presidential threshold ini,” ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Syaikhu tidak menyebutkan angka Pres-T ideal. Dia hanya berharap MK mengabulkan permohonan PKS untuk menurunkan angka Pres-T.
“Mudah-mudahan judicial review ini akan bisa dikabulkan dan kemudian bisa ada penurunan dalam presidential threshold ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri menegaskan PKS mendukung uji materi Pres-T ke MK. Menurut Salim, angka Pres-T saat ini telah menghambat munculnya calon-calon pemimpin alternatif.
“PKS memandang bahwa syarat presidential threshold 20 persen terlalu tinggi, sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional,” ungkap Salim.
Salim juga menentang wacana penundaan Pemilu 2024, serta menolak berbagai ide dan upaya apa pun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.
“PKS meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD NRI 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat Reformasi 1998,” katanya.
Lebih lanjut, Salim mengatakan PKS akan membuka diri dan membangun komunikasi dengan seluruh partai politik dan para tokoh bangsa untuk membangun titik temu dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Menurutnya, calon pemimpin ke depan adalah yang memiliki karakter nasionalis dan religius.
“Lalu, pemimpin yang berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan demokrasi, sumber daya alam, pangan, energi dan ekonomi, serta tidak tunduk terhadap kepentingan pihak asing, mendukung agenda pemberantasan korupsi, serta sosok negarawan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dan tidak memecah belah bangsa,” ujar Salim.
