METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Selasa pagi, 25 Mei 2021, Letjen TNI Ganip Warsito dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jenderal bintang tiga yang baru 3 bulan menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI itu menggantikan koleganya Letjen TNI Doni Monardo.
Pelantikan berlangsung pukul 10.00 WIB di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/5/2021). Ganip dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 79 P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala BNPB. Ganip pun akan mendapatkan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. Keputusan ini ditetapkan pada 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
Presiden melakukan pengambilan sumpah jabatan kepada Ganip yang didampingi rohaniwan. Dalam pelantikan itu, Ganip bersumpah akan setia kepada UUD 1945 dan akan menjalankan segara aturan perundang-undangan selurus-lurusnya.
“Saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab,” kata Ganip mengikuti ucapan Jokowi.
Sebelum dilantik, Letjen Ganip Warsito mengemban tugas sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia.
Pria kelahiran di Magelang, Jawa Tengah pada 23 November 1963 ini mengawali karirnya saat lulus pendidikan Akademi Militer di tahun 1986. Ganip kemudian bergabung di divisi infanteri hingga mengemban amanat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.
Jabatan Ganip Warsito sebagai Kasum TNI baru dijalaninya selama tiga bulan, usai Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melantiknya pada 1 Februari 2021.
Diketahui, selain menjabat sebagai Pangkogabwilhan III, Ganip juga pernah diamanatkan sebagai Pangdam XIII/Merdeka, dan Asops Panglima TNI.
Tantangan Berat
Sementara, Ganip menyebut mengemban amanah sebagai Kepala BNPB tidaklah gampang. Sebab, BNPB merupakan lembaga yang bertugas menangani bencana sehingga membutuhkan pemimpin yang totalitas. Selain itu, Ganip mengaku belum pernah menduduki jabatan di luar struktural TNI.
“Dari perjalanan karier saya, inilah pertama kali saya keluar dari Mabes TNI,” ucapnya dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala BNPB yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengamini pernyataan Ganip tersebut. Menurutnya, tak mudah mengemban jabatan sebagai Kepala BNPB, apalagi dengan status melanjutkan pekerjaan Doni Monardo yang sangat dikenal publik terkait kinerjanya.
“Beliau (Doni Monardo) sangat diapresiasi dalam penanganan bencana di indonesia. Setahu saya tak ada aturan tentang batasan masa jabatan Kepala BNPB. Sehingga harusnya Pak Doni masih bisa dipertahankan, utamanya untuk penanganan pandemi Covid-19, karena Beliau yang sejak awal Gugus Tugas hingga jadi Satgas Penanganan Covid-19. Jadi menurut saya Beliau layak dipertahankan,” ujar Trubus, Selasa (25/5/2021).
Dia mengatakan, kendati Doni Monardo memasuki masa pensiun, masa jabatan Kepala BNPB tidak berkait dengan kedinasannya sebagai perwira tinggi TNI.
“Jadi, kalaupun sudah purna tugas di TNI, Pak Doni seharusnya masih bisa jadi Kepala BNPB, setahu saya aturan yang membatasi itu tidak ada,” tegas Trubus.
Dia mengatakan, umumnya publik mengapresiasi langkah Doni Monardo dalam penanganan bencana. Khususnya terkait koordinasi yang dia bangun hingga ke daerah-daerah dan selalu terjun langsung ke titik bencana.
“Beliau sangat concern dengan penanganan semua bencana, gunung meletus, gempa bumi, dan Covid-19, tak ada yang luput,” beber Trubus.
Namun begitu, dia memaklumi langkah Presiden mengganti Kepala BNPB sebagai bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi. Untuk itu, dia berharap Ganip segera bergerak cepat dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Kepala BNPB sebelumnya.
“Tapi perlu adaptasi dulu, itu yang utama. Bagaimana kordinasi dengan daerah, karena masalahnya kan bencana di daerah, itu PR berat untuk berkolaborasi dengan daerah. Sebagai orang baru tentu tidak bisa mudah langsung tune in dengan mereka. Apalagi Kepala BNPB juga juga menyandang status sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19,” tegas Trubus.
