Metrosidik.co.id — DPRD Provinsi Kepri menggelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi, Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Provinsi Kepri tahun 2022 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (19/06/2023).
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Ia mengapresiasi kinerja Pemprov Kepri yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut dari BPK RI.
Turut hadir, delapan fraksi di DPRD Provinsi Kepri mengikuti rapat paripurna.
“Adapun delapan fraksi yang memberikan apresiasi itu, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, PKS, NasDem, Gerindra, Demokrat, Hanura PAN dan PKB PPP,” kata Jumaga.
Lanjutnya, delapan fraksi DPRD Provinsi Kepri juga menyatakan setuju, dan dapat menerima Ranperda tentang LPP APBD Provinsi Kepulauan Riau TA 2022 untuk ditetapkan atau diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Namun, dalam paripurna itu, sambung Jumaga, seluruh fraksi juga memberikan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian Pemprov Kepri.
Sementara, Politisi PDIP yang juga senator Anambas-Natuna, Taufik menilai silpa Pemprov Kepri pada tahun anggaran 2023 terlalu besar.
“Silpa tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp 388 miliar, yang dinilai terlalu besar. Serta, kinerja BUMD Kepri yang tidak memberikan kontribusi positif dalam peningkatan PAD,” ucapnya.
