Anambas, metrosidik.co.id–Ketua Fraksi-PAN Jasril Jamal menjelaskan alasan Fraksi-PAN walk out dari Sidang Paripurna DPRD tentang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 pada Senin (30/11) lalu.
Menurutnya, Ranperda ABPD tahun 2021 yang telah diketuk sebesar Rp 1.171.021.192.674,00 triliun itu belum mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam kacamatanya, belanja untuk pembangunan infrastruktur yang telah disahkan itu masih ada yang tidak relevan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019.
“Harusnya disaat pandemi belanja APBD harus benar-benar diperhitungkan secara skala perioritas dan harus berdampak langsung terhadap kelangsungan ekonomi masyakarat. Khususnya, masyakarat kecil yang bergerak di sektor usaha UMKM ,” terang dia.
Bahkan, Jasri Jamal anggota DPRD dua periode ini telah beberapa kali mengusulkan pembangunan infrastruktur yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah di setiap rapat Badan Anggaran (Banggar).
Beberapa usulan yang dimaksud Jasril seperti kelanjutan pembangunan Waterfront City dan pembangunan pelabuhan Palmatak merupakan program pembangunan yang masuk dalam RPJMD Bupati Kepulauan Anambas.
“Saya beberapa kali mengusulkan hal itu. Sejak tahun 2019, 2020 dan 2021. Sampai hari ini anggaran untuk melanjutkan pembangunan Waterfront City dan pembangunan pelabuhan Palmatak tidak pernah disepakati untuk dianggarkan,” kata Jasril.
Alasan Jasril Jamal untuk melanjutkan pembangunan Waterfront City adalah untuk meningkatkan PAD dengan memberikan peluang usaha bagi UMKM.
“Jika itu dibangun banyak manfaatnya. Bisa buka lapak kuliner bagi pedagang kaki lima, penertiban parkir yang masih semrawut. Tentunya ini akan membantu ekonomi masyarakat dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta membuat kota Tarempa tertata,” harap dia.
Ia menambahkan, selain pembangunan Waterfront City, pelabuhan Matak merupakan akses pintu masuk Kabupaten Kepulauan Anambas yang juga perlu menjadi perhatian bersama.
“Kalau pun memang anggaran tak cukup bagi lah agar pelabuhan Palmatak bisa dibangun. Karena ini juga pintu masuk masyarakat Anambas, bahkan ini pelabuhan dilintas pejabat tinggi negara. Itu alasan saya tidak datang di Paripurna ABPD 2021. Saya selalu sampaikan ini setiap pembahasan anggaran,” sebutnya.
Sikap Walk Out Fraksi PAN dinyatakan dengan tegas oleh Firdian Syah Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan meninggalkan sidang Paripurna Ranperda APBD 2021, Senin malam.
*Fitra
