JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR membeberkan fakta bahwa anggaran untuk membayar kompensasi energi jauh lebih tinggi daripada subsidi energi.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan dari total anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 senilai Rp502,4 triliun, lebih dari separuhnya atau Rp293,5 triliun merupakan anggaran kompensasi. Beban terbesar berasal dari kompensasi BBM yang mencapai Rp252,5 triliun, lebih besar dari anggaran subsidi BBM dan liquid petroleum gas (LPG) senilai Rp149,4 triliun.
Orang-orang kaya dan para pejabatlah yang, kata Said, justru banyak menikmati kompensasi. Said menyebut bahwa penjualan BBM jenis Pertamax mendapatkan kompensasi, karena harga jual Rp12.500 per liter berada jauh di bawah harga keekonomian Rp19.900 per liter.
“Yang besar itu sebenarnya kompensasinya, bukan subsidinya. Kompensasi itu dinikmati oleh Ketua Banggar, Dirjen Pajak, semua kita menikmati kompensasi. Mohon dipikirkan juga kompensasi ini yang sudah sedemikian dahsyat,” ujar Said dalam rapat kerja yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjito dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, (30/8/2022).
Kompensasi itu, kata Said, memiliki esensi yang sama dengan subsidi, karena terdapat pembayaran uang negara terhadap sebagian selisih harga jual dan harga keekonomian.
Kondisinya menjadi miris karena orang-orang mampu justru turut menikmati kompensasi itu. “Karena sebenarnya kompensasi itu subsidi juga. Cuma karena orang kaya yang beli jadi disebutlah kompensasi, sudah harus diubah, tidak boleh lagi,” ujar Said.
Pemerintah perlu mengalihkan anggaran subsidi dan kompensasi energi yang sangat besar ke bentuk belanja lain, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, hingga bantuan sosial produktif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada tahun ini, pemerintah akan menggelontorkan Rp24,17 triliun untuk bansos pengalihan subsidi BBM. Sebagai perbandingan, angka tersebut hanya 4,8 persen dari total anggaran subsidi dan kompensasi 2022.
LLLLLLLLLLLLLLLLL
Membengkak
Sementara itu Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah angaran subsidi tahun ini bisa mencapai Rp698 triliun.
Jumlah tersebut melampaui kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai Rp502,4 triliun yang disebabkan oleh tren kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs rupiah, dan konsumsi Pertalite dan Solar yang besar.
“Jumlah subsidi dan kompensasi ini diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui mencapai di atas Rp698 triliun hingga akhir tahun. Ini akan menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Adapun kuota subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp502,4 triliun telah meningkat tiga kali lipat dari kuota awal 2022 karena harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah semakin besar,
Pemerintah akan terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan yang memang membutuhkan bantuan.
Saat ini rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5 persen dari subsidi Solar dan 20 persen subsidi Pertalite yang akan meningkatkan kesenjangan makin tinggi antar masyarakat.
“Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat,” katanya.
Upaya tersebut dilakukan secara simultan melalui proses kalibrasi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, menjaga proses pemulihan ekonomi, dan melakukan langkah-langkah konsolidasi penyehatan APBN.
