Pemprov Papua Barat Tunda Belajar Tatap Muka
Pemerintah Provinsi Papua Barat menunda penerapan PTM yang sebelumnya ditetapkan untuk dimulai pada Januari 2021.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba di Manokwari, Senin, mengatakan langkah ini ditempuh karena masih adanya penyebaran COVID-19 yang cukup signifikan di provinsi ini.
“Penundaan ini untuk mencegah agar tidak ada penularan, mengingat sesuai data Satgas, kasus baru COVID-19 masih terus ditemukan di Papua Barat,” ucap Barnabas Dowansiba, dilansir Antara, Senin, 4 Januari 2021.
Terkait hal ini, kata Barnabas, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran. Edaran tersebut berlaku untuk seluruh satuan pendidikan dari pendidikan anak usia dini (PAUD), SD hingga SMA dan SMK.
“Bisa melaksanakan KBM tatap muka jika memperoleh izin dari pemerintah setempat,” katanya.
Sambil menunggu perkembangan serta kebijakan selanjutnya, sekolah diminta melanjutkan pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan sistem daring maupun luring dengan memberikan modul pendidikan.
Juru bicara Satgas COVID-19 Papua Barat dr Arnold Tiniap dalam wawancara terpisah menilai bahwa penundaan KBM tatap muka yang ditempuh dinas pendidikan merupakan langkah yang tepat.
Ia menjelaskan bahwa angka penularan COVID-19 di Papua Barat masih cukup tinggi. Sesuai data pemeriksaan sampel usap yang dilakukan di wilayah provinsi itu, temuan kasus positif masih di atas 50 persen.
“Misalnya ada 20 sampel yang kita periksa, temuan kasus positif dari sampel itu lebih dari 10. Ini yang harus menjadi perhatian kita,” ucap Arnold.
Secara akumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Papua Barat saat ini tercatat 6.027 orang. Dari jumlah itu, 5.534 orang berhasil sembuh, 101 meninggal dunia dan 392 orang masih dirawat.
“Sebaiknya kita tunggu perkembangan pendemi di Papua Barat berlalu dan tuntas hingga beberapa bulan ke depan. Dari situ baru nanti kita bisa mengambil langkah, apakah anak-anak bisa masuk sekolah atau tetap belajar jarak jauh,” ujarnya.
