JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar disorot oleh laporan praktik hak asasi manusia (HAM) yang dirilis oleh Amerika Serikat (AS). Sejumlah pihak menyampaikan kritiknya, salah satunya sorotan datang dari Menko Polhukam Mahfud Md.
Mahfud mengatakan sorotan AS atas pelanggaran etik Lili Pintauli itu sebenarnya merupakan urusan KPK. Namun dalam hal ini pemerintah juga memiliki pandangan. Mahfud meminta KPK bijak dalam menyelesaikan masalah ini.
“Sebenarnya itu menjadi urusan KPK, bukan urusan Kabinet. Tapi secara moral tentu kita punya pandangan. KPK harus menyikapi isu tersebut secara bijak. Penyikapan itu karena isunya disoroti oleh Kemlu AS, tapi juga karena hal tersebut sudah menjadi isu di dalam negeri kita sendiri,” kata Mahfud kepada wartawan, Minggu (17/4/2022).
Mahfud menegaskan kasus ini harus diselesaikan dengan transparan dan tegas. Jika Lili Pintauli salah, ia harus dijatuhi sanksi.
“Bijaknya bagaimana? Ya selesaikan secara transparan dan tegas, tak perlu ada yang ditutup-tutupi. Dewas harus menunjukkan sikap tegas kepada publik. Kalau Lili Pintauli salah, harus dijatuhi sanksi, tapi kalau benar dia harus dibela. Jangan sampai terjadi public distrust (ketidakpercayaan publik), tapi juga jangan sampai terjadi demoralisasi dan ketidaknyamanan di internal KPK,” ungkapnya.
Selain itu, Mahfud mengungkap hasil survei yang menunjukkan kinerja KPK yang semakin membaik. Menurutnya, kinerja yang baik ini jangan sampai ternoda.
“Berdasar hasil survei, belakangan ini KPK semakin baik prestasi dan kinerjanya. Ibarat lukisan, jangan sampai lukisan yang sudah bagus menjadi ternoda oleh tetesan cat yang tak perlu,” jelasnya.
