JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Kantor darurat yang dibuat penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Sejumlah pengguna jalan menyempatkan mampir mengisi kotak surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengemudi ojek daring, Lamin, menjadi salah satu orang yang mengisi kotak surat itu. Lamin berharap suaranya bisa didengar Kepala Negara.
“Menurut saya, presiden adalah yang sakral, sesuatu yang tinggi, ketika masyarakat diberi kesempatan untuk ngomong itu istimewa,” kata Lamin di depan Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (17/9/2021).
Lamin ikut bersimpati dengan pemecatan pegawai KPK. Dia harap suaranya bisa membantu para pegawai untuk membuat Jokowi memberikan tindakan.
“Karena rakyat biasanya susah banget ngomong ke atasan apalagi Presiden, apalagi ini tempatnya lumayan ramai,” tutur Lamin.
Kepala satuan tugas (Kasatgas) nonaktif KPK Harun Al Rasyid berharap Jokowi memberikan respons sebelum pemecatan terjadi. Menurutnya, Jokowi masih bisa turun tangan.
“Ini penting sekali karena presiden ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi untuk manajemen aparatur sipil negara (ASN),” tutur Harun.
Harun mengamini polemil TWK kandas di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, TWK disebut bermasalah oleh Ombudsman dan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM).
Jokowi diminta mempertimbangkan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM. Saat ini, Harun hanya bisa menaruh harapan dengan Jokowi.
“Kalau lah MA dan MK menyatakan secara norma bahwa secara norma konstitusional, namun, MK dan MA tidak masuk prosesnya. Ini yang kita ingin presiden secar cermat membaca rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman,” tutur Harun.
