Setting Firli Bahuri Sebagai Ketua
Di sisi lain, Busryo juga menyoroti faktor lainnya dalam melemahkan KPK yaitu dipilihnya Firli Bahuri saat ini, yang pada saat itu bisa terpilih dengan lancar dan mutlak di Komisi III DPR.
Padahal, Firli kala itu telah mendapatkan sanksi etik berat saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Namun usai ditarik ke kepolisian, Firli malah mendapatkan jabatan lain.
“Kemudian kedua yang sangat menarik, Firli bahuri yang sudah terbukti melanggar kode etik berat, ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan itu. Oleh Kapolri saat itu justru diberi izin untuk mengikuti seleksi Pimpinan KPK,” ujarnya.
“Dan setelah mengikuti seleksi pimpinan KPK lempeng sekali, baru sekali ini seleksi pimpinan KPK semuanya setuju, yang dulu tidak pernah dapat suara dari yang hadir (anggota DPR) itu secara mutlak, baru kali ini (era Firli Bahuri),” jelasnya.
Dengan beragam kejanggalan serta pertanyaan, Busyro menyimpulkan adanya kepentingan yang besar dalam agenda pelumpuhan KPK, hingga terakhir pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Hal itu dilakukan dalam rangka kepentingan di tahun 2024 nanti.
“Siapa yang berkepentingan dengan 2024 yang akan datang, jika bukan rezim yang sekarang. Sangat merawat syahwat politiknya untuk mempertahankan pundi-pundinya dan itu tidak lain adalah meluluhlantakkan institusi KPK, SDM KPK dan SDM intinya,” jelasnya.
Busyro mengimbau kepada masyarakat maupun kelompok sipil untuk mencermati fenomena pelemahan KPK. Menurutnya dengan berbagai riset bisa dipakai untuk memahami sebetulnya yang berkehendak untuk melumpuhkan pemberantasan korupsi itu siapa.
“Dan ini ancaman bahwa 2024 yang akan datang antara golput yang menganga terbuka lebar, dengan rontoknya sistem yang sekarang ini penuh dengan kepalsuan dan seterusnya,” pungkasnya.
