JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto disebut perlu memahami geopolitik di Indo-Pasifik. Kawasan ini kian memanas dengan kemunculan Aliansi Amerika Serikat, Australia, dan Inggris (AUKUS).
“Menurut saya, inilah saatnya kita memiliki panglima TNI yang berasal dari (matra) Angkatan Laut (AL) atau Angkatan Udara (AU),” kata pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk ‘AUKUS, China Panas Indonesia Terimbas?,’ Minggu, (26/9/2021).
Namun, Connie menegaskan tidak dalam kapasitas mendahului Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, usulan nama pemegang tongkat komando tertinggi di TNI datang dari Kepala Negara.
Menurut Connie, matra AL dan AU memiliki outward looking. Pasalnya, konstelasi di kawasan menjadi isu serius yang mesti dicermati panglima berikutnya TNI.
“Bukan berarti Angkatan Darat (AD) tidak, tetapi untuk memahami konstelasi kawasan. Bagaimana menghitung proyeksi kawasan ke depan,” ujar Connie.
Di sisi lain, konstelasi kawasan Indo-Pasifik juga merambah Indonesia. Setelah AUKUS, tiga negara digandeng Amerika Serikat (AS) memperkuat aliansi yang disebut Quadrilateral Security Dialogue (Quad).
Kelompok negara ini terdiri dari AS, Jepang, India, dan Australia. Mereka dipertemukan dalam upaya melawan Tiongkok yang makin agresif dalam berbagai hal.
Quad merencanakan terselenggaranya kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kelompok ini juga diduga berupaya mengimbangi gempuran ekonomi dan militer Tiongkok di Asia-Pasifik.
“Jadi ini menjadi konstelasi menjadi lebih kompleks lagi gitu,” ucap Connie.
Sementara itu, AUKUS ialah pakta pertahanan yang fokus pada kapabilitas militer AS, Australia, dan Inggris. Pakta ini meliputi elemen perang siber, kepintaran buatan (AI), kemampuan bawah laut, dan teknologi nuklir.
AUKUS dipandang sebagai pakta yang tidak sejalan dengan komitmen nonproliferasi nuklir atau janji tidak membuat atau menyebarkan senjata nuklir. Dalam kesepakatan AUKUS, Australia akan mendapat bantuan dari AS dan Inggris untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir.
Komunitas internasional meyakini AUKUS sebagai salah satu upaya menghadapi pengaruh Tiongkok di kawasan. Namun, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan AUKUS tidak ditujukan menghadapi ‘Negeri Tirai Bambu.’
