JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Anggaran pendidikan yang bakal dikelola Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud ristek) sebesar Rp72,99 triliun pada tahun 2022. Jumlah tersebut menurun dibandingkan anggaran tahun lalu, yakni sebesar Rp81,53 triliun.
Nadiem pun mengatakan, sejumlah program prioritas mengalami defisit sasaran akibat penurunan jumlah alokasi anggaran tersebut. Dan program yang paling terdampak ialah Program Organisasi Penggerak (POP).
“Organisasi penggerak sangat terdampak,” ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Selasa, 31 Agustus 2021.
Sebelumnya, Nadiem mengajukan anggaran untuk POP sebesar Rp497 miliar. Dengan sasaran 58.558 murid. “Tadinya rekom kita Rp497 miliar tapi hanya tersedia Rp149 miliar jadi defisitnya Rp348 miliar,” jelas Nadiem.
Karena terjadi defisit, akhirnya target murid yang akan merasakan manfaat POP pun jadi menurun. Dari yang mulanya ditargetkan 58.558 murid, kini yang dapat disasar hanya 5.122 murid.
“Jadi targetnya sangat berkurang, defisitnya 53.436 murid yang terdampak,” terang Nadiem.
Selain POP, ada beberapa program prioritas lainnya yang juga terdampak. Seperti program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), kebutuahan target 794.539 orang dengan anggaran Rp10,06 triliun maka menjadi kekurangan target 200 ribu orang dengan kekurangan anggaran sebesar Rp1,26 triliun.
Adapun kekurangan lainnya untuk program beasiswa ADIK, Beasiswa Unggulan, sertifikasi dosen dan tunjangan guru besar nonPNS, tunjangan guru nonPNS termasuk tunjangan profesi guru, layanan infrastruktur IT Kementerian, Media Buying/kehumasan, peralatan TIK.
Selanjutnya produksi content, advokasi dan sosialisasi penguatan karakter, penguatan ekstrakurikuler, pendampingan pembelajaran guru pada Sekolah Penggerak, Organisasi Penggerak. Kemudian sertifikasi guru prajabatan dalam jabatan, program studi terbina penjaminan mutu, Mahasiswa menjalankan wirausaha.
Program SDM Dikti yang mengikuti peningkatan mutu, SDM dikti yang mengikuti pendidikan gelar, perguruan tinggi kelas dunia, akreditasi BAN juga terdampak. Selanjutnya Perguruan Tinggi penerima BOPTN nonpenelitian (insentif IKU), BOPTN Penelitian (Matching Fund dan Competitive Fund), Penelitian terapan (BOPTN penelitian vokasi).
Kemudian, SMK Pusat Keunggulan dan yang dikembangkan berbasis industri 4.0, program mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi dan mengikuti pembelajaran di luar kampus, serta upskilling reskilling guru kejuruan dan kepala sekolah juga ikut terdampak.
“Dan Kemendikbudristek masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp9,9 triliun untuk mendanai program-program prioritas tersebut,” ujar Nadiem.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan.
