Wapres Minta Percepatan Vaksinasi di Jabar

Wapres Minta Percepatan Vaksinasi di Jabar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: MI/Adam Dwi)

METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat. Tujuannya memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity).

“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya,” kata Ma’ruf saat memberikan arahan dalam konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis, 22 Juli 2021.

Berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus per 21 Juli 2021. Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap total kasus nasional.

Baca juga  Dukungan SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah Negeri Terus Mengalir

Sehingga, menjadikan Jabar berada di urutan kedua dengan kasus positif covid-19 tertinggi di Indonesia. Ma’ruf meminta meminta penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) lebih baik.

Dia mengingatkan dalam penerapan PPKM, masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang boleh beroperasi, salah satunya pedagang. Ma’ruf menyebut diperlukan pengaturan dan pengawasan ketat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi klaster covid-19,” ujar dia.

Ma’ruf berpesan di tengah situasi pandemi, kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan. Dia meminta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ditingkatkan sehingga tidak terjadi perbedaan data maupun perbedaan pandangan.

Baca juga  Pemda DIY Prediksi Kasus Covid-19 Melonjak Usai Libur Nataru

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menyampaikan penekanan mobilisasi masyarakat di Jawa Barat memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain. Sebab, kondisi wilayah Jawa barat yang merupakan wilayah aglomerasi, atau satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten, saling terhubung. Seperti wilayah Bekasi dan Depok terhubung dengan wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang (Jabodetabek).

“Evaluasi PPKM Darurat, Pak Wapres, saya laporkan penurunan mobilitas, mohon izin tidak bisa diperbandingkan dengan Jakarta yang homogen, Pak, karena kami ini tipe mobilitasnya beda-beda. Di daerah yang warna hitam, Pak Wapres, itu adalah daerah-daerah yang memang mayoritasnya pabrik, Pak, yang kerjanya itu ada shift malam,” papar Ridwan.

Baca juga  Saat Vaksinasi Covid-19 DPR Ada Penumpang Gelap di Gedung Parlemen?

Kawasan industri tersebut, kata Emil, umumnya berada di wilayah Pantai Utara (Pantura). Dia menyebut pengurangan mobilitas warga belum maksimal di wilayah itu.

Sementara itu, daerah-daerah tempat tinggal padat penduduk yang berhubungan dengan pusat kota turut menambah kesulitan menekan mobilisasi masyarakat.

“Maka penurunan mobilitasnya relatif belum maksimal. Nah inilah yang memengaruhi performa penurunan mobilitas secara umum. Kemarin sudah diperbaiki, Pak Wapres, contohnya kami melakukan razia dengan Kapolda,” papar Ridwan.

 

jasa website rumah theme

Pos terkait