METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menolak rencana pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan dana pinjaman sebesar Rp 1.750 triliun atau Rp 1,7 kuadriliun.
Anggota DPR Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menolak pengajuan tersebut. Sebab saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
“Oleh karena itu presiden harus tolak tanda tangani perpres pengadaan Alpalhankam tersebut,” kata Zainuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).
Dia menjelaskan bila anggaran pinjaman sebesar Rp 1,7 kuadriliun akan ditutup dengan skema pinjaman, utang negara per April 2021 sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun. Jumlah tersebut bila berdasarkan rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Artinya rasio utang terhadap PDB meningkat dibandingkan awal tahun ini di angka 38,68 persen. Oleh karena itu anggaran fantastik alpalhankam itu perlu ditinjau ulang,” ucap Zainuddin.
Selain itu, Zainuddin menilai bahwa manfaat dari anggaran alpalhankam tidak langsung bisa dirasakan masyarakat. Saat ini pemerintah pusat masih berupaya menangani pandemi Covid-19.
“Jika tersedia anggaran besar maka seharusnya pemerintah utamakan untuk menopang program prioritas kabinet kerja dalam hal ini pembangunan di bidang SDM,” jelas dia.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk meremajakan alutsista. Langkah tersebut tertuang dalam Perpres Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
Dalam rancangan perpres tersebut dijelaskan pada Pasal 7, dana yang dibutuhkan untuk membeli alutsista mencapai USD 124.995.000.000. Jika dirupiahkan, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp 1.788 triliun dengan kurs 14.300 per dolar AS.
Rincian penggunaan dana tersebut adalah akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314. Pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000. Untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.
Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri.
Namun, jumlah anggaran tersebut tersebut dibantah. “Untuk jumlahnya yang Rp 1.750 triliun itu jumlah ngaco (tidak benar),” tutur Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason saat dikonfirmasi, Minggu (30/5/2021).
Menurut Rodon, pinjaman uang ke luar negeri alias utang untuk pengadaan Alutsista tidak akan membebani keuangan negara. Sebab, rencananya akan menggunakan sistem angsuran dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga kurang dari 1 persen.
“Akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun,” jelas Rodon.
