METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan menggenjot investasi ke industri hilirisasi di Indonesia. Sebab, menurutnya, investasi pada sektor ini sangat dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.
“Arah kebijakan pemerintah adalah memprioritaskan sektor investasi apa saja, maka kita mengacu pada transformasi ekonomi. Hal ini erat kaitannya dengan nilai tambah yang berorientasi pada hilirisasi,” ujar Bahlil di acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 secara virtual pada Kamis (29/4).
Bahlil mengatakan saat ini sudah ada lima peluang investasi hilirisasi yang dipetakannya. Pertama, investasi di bidang kesehatan dan obat-obatan.
“Kita tahu hampir semua alat kesehatan kita, bahan baku obatnya juga, impor,” katanya.
Kedua, otomotif. Ketiga, pertambangan. Keempat, infrastruktur. Kelima, energi baru terbarukan (EBT).
Khusus untuk investasi hilirisasi pada sektor EBT, saat ini investasi yang sedang menjadi sorotan adalah pembangunan industri baterai listrik di dalam negeri.
“Sekarang sudah masuk groundbreaking, contoh CATL itu sudah membangun investasinya dengan BUMN sebesar US$ 5,2 miliar. Kemudian LG dengan grupnya sudah kita teken MoU-nya dan juga OA-nya dan sudah akan groundbreaking di Juni atau Juli (2021), investasinya US$ 9,8 miliar,” jelasnya.
Lihat juga: Sri Mulyani Pastikan THR PNS Tahun Ini Sama dengan 2020
Investasi hilirisasi EBT juga berupa pembangunan fasilitas pemurnian alias smelter. Pemerintah sudah melarang ekspor nikel ore bila tidak membangun smelter.
“Selain itu memang ada sektor lain, seperti pariwisata, perkebunan, kehutanan, dan kelautan yang jadi bagian yang tidak terpisahkan dari skala prioritas,” tuturnya.
Selain mengutamakan investasi hilirisasi, Bahlil mengatakan aliran investasi juga akan dikejar untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Misalnya dengan memberi insentif libur pajak (tax holiday).
“Untuk melakukan pemerataan ekonomi, sekarang kami bisa urus tax holiday, master list, sudah cukup diserahkan pada BKPM kami lakukan percepatan. Nah, yang mau berinvestasi di luar Jawa kani berikan insentif dan pelayanan yang berbeda dengan di Jawa, ini semata-mata untuk pemerataan,” jelasnya.
Di sisi lain, Bahlil yang sebelum menjabat sudah malang melintang sebagai pengusaha menyatakan juga akan membereskan berbagai keluhan pengusaha terkait investasi. Hal ini, katanya, berkaca pada pengalaman yang dimilikinya.
“Sebagai mantan pengusaha, pengusaha atau investor itu membutuhkan empat hal, yaitu kepastian dalam mengurus izin, efisiensi jangan biaya terlalu besar, transparansi dan kecepatan. Nah, komitmen BKPM izin-izin jangan sampai diperlambat,” ucapnya.
Pasalnya, menurut Bahlil, menahan izin berarti menahan investasi dan dampaknya bagi perekonomian. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, pendapatan negara dari pajak, pertumbuhan ekonomi, hingga daya saing Indonesia.
Sumber: CNNIndonesia.com
