JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dilaporkan akan berkunjung ke Myanmar, Kamis (25/2/2021), terkait kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.
Ini akan menjadi kunjungan pejabat asing pertama ke negara Asia Tenggara itu sejak kudeta pada 1 Februari 2021.
Diberitakan Reuters, mengutip dokumen perjalanan dari pemerintah, Menlu Retno akan tiba di Ibu Kota Naypyitaw pada Kamis pagi.
Retno melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN untuk menggalang dukungan digelarnya pertemuan khusus ASEAN membahas situasi di Myanmar.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Ri mengatakan, Retno kini berada di Thailand dan setelah itu ada kemungkinan melakukan perjalanan ke negara lain. Namun dia tak bisa memastikan negara tujuan selanjutnya.
Sebelumnya, Indonesia menjadi sorotan di Myanmar terkait pemberitaan Reuters bahwa pemerintah mengusulkan agar ASEAN mengirim pengawas untuk memastikan pemilu yang akan digelar pemerintahan junta berlangsung adil.
Para aktivis serta warga Myanmar tak menginginkan adanya pemilu baru, melainkan mendesak militer untuk mengembalikan pemerintahan sipil yang dikudeta.
Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah menepis informasi itu dan menegaskan dukungan Indonesia terhadap rakyat Myanmar.
“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Faizasyah.
Faizasyah menegaskan, Menlu Retno masih melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu membahas krisis politik di Myanmar.
Namun usulan itu terlanjur disambut kemarahan aktivis dan warga Myanmar. Ratusan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar RI di Yangon pada Selasa (23/2/2021).
Sementara itu kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, The Future Nation Alliance, menyatakan, kunjungan Retno sama saja mengakui pemerintahan junta militer.
Mereka mendesak agar pejabat asing bertemu Htin Lin Aung, perwakilan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan.
Komite ini ditunjuk sebagai satu-satunya wakil pemerintahan yang digulingkan untuk menangani hubungan luar negeri.
Sumber: 
