METROSIDIK.CO.ID, NEW YORK — Dalam upaya menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi menyampaikan tiga langkah konkret kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pertama, menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk mencegah bertambahnya korban jiwa,” kata Menlu Retno Marsudi, dalam pertemuan Majelis Umum PBB ke-67 di New York, Amerika Serikat pada Kamis (20/5/2021), yang disiarkan secara langsung dalam laman UN Web TV.
“Di saat yang sama, Majelis Umum PBB juga harus menuntut adanya gencatan senjata dengan segera, yang bertahan lama, dan dihormati secara penuh,” tutur Menlu Retno.
Ia juga menyerukan, bahwa segala cara harus dilakukan, untuk segera meredakan situasi, seiring dengan dukungan terhadap upaya maksimal yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB.
Menlu Retno pun menyatakan bahwa masyarakat internasional juga harus dapat mencegah terulangnya kejahatan ini di masa depan.
Dalam hal ini, yaitu “Majelis Umum PBB harus menyerukan didirikannya keberadaan internasional di Al-Quds,” jelas Menlu Retno.
“Untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram, Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama,” lanjutnya.
Sementara dalam langkah kedua, yaitu memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil.
“Tanggung jawab utama kita adalah untuk menyelamatkan nyawa. Setiap menit yang kita lewatkan disini untuk berbicara, pada saat yang sama dapat berarti hilangnya nyawa rakyat Palestina,” jelasnya.
Kemudian, Menlu Retno menyampaikan, “Saya menyerukan Majelis Umum PBB, bersama dengan Badan PBB yang terkait dan pihak lain, untuk meningkatkan upayanya dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak”.
Hal itu juga termasuk menyerukan agar Israel membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam pengepungan selama lebih dari 13 tahun.
Sementara dalam langkah ketiga, yaitu dengan mendorong negosiasi multilateral yang kredibel, kata Menlu Retno.
“Negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan “two-state solution” dan sejalan dengan parameter internasional yang telah disetujui,” jelasnya.
Menlu Retno pun menyebut, “Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat terlaksana”.
“Kita harus menghentikan upaya sistematis Negara Penjajah yang bisa saja tidak meyisakan apapun untuk dirundingkan. Kita tidak dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihannya dan menerima ketidakadilan sepanjang hidupnya,” pungkasnya.
