NATUNA-metrosidik.co.id | Salah satu kegiatan Kunker Kajati Provinsi Kepri Yunan Harjaka SH. MA. di Natuna, ialah, Silaturahmi dengan Pemerintah daerah Kabupaten Natuna, acara berlangsung dirumah makan Sisir Basisir jalan Wan Mohd. Benteng Ranai. Pukul 19.30 WIB. Senin 5 Februari 2018.
Dalam Sambutannya Yunan Harjaka menghimbau Bupati Natuna Hamid Rizal,kalau kita bisa membangun, kita juga harus bisa merawatnya.Salah satunya yang disorot Kajati, yakni bangunan Mesjid Agung, menurutnya tidak terawat.
“Pak bupati, saya ini ngomongnya suka ceplas-ceplos, saya minta khususnya untuk bangunan Mesjid Agung Natuna tolong dirawat,saya tidak mau lagi di mesjid itu ada yang bau dan saya lihat sudah banyak bangunan yang rusak. Kalau pemerintah bisa membangun, seharusnya harus bisa merawatnya juga”.ucap
Yunan dalam sambutan nya.
Pinta Yunan,untuk kemajuan Daerah semuanya harus bersinergi,tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, penegak hukum dan rekan media semuanya harus bersinergi demi kemajuan pembangunan.
Kajati minta untuk Natuna dan Anambas ditahun 2018 ini jangan ada lagi pejabat yang bermasalah dengan hukum.
“Ditahun sebelumnya banyak pejabat yang tersandung masalah hukum dan saya pinta ditahun 2018 ini jangan ada lagi pejabat yang bermasalah dengan penegak hukum”pinta Yunan.
Untuk mengurangi tindak pidana khasus korupsi,perlu kerjasama yang baik antar Kajaksaan Negeri dengan Pemerintah Daerah, jelasnya.
Tambahnya, “Marilah kita bersinergi dengan baik, apa yang diamanahkan oleh masyarakat,bisa di jalankan dengan baik, sehingga masyarakat juga bisa menikmati dengn baik pula”.
Sementara itu, Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamud Rizal dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kajati Kepri, karena telah datang ke Natuna.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas kunjungan Bapak Kajati beserta istri dan terima kasih juga atas wejangan yang Bapak Kajati sampaikan untuk saya dan Pemda Natuna”, ucap Hamid.
Bupati juga menjelaskan, bahwa pada masa kepemimpinannya, Pemda Natuna melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Natuna (TP4D) dalam mendampingi kegiatan pemerintahan.
“Kami pun malu kalau Natuna terus bermasalah dengan hukum, sehingga kami membuat MoU dengan Kejari Natuna, untuk mendampingi seluruh kegiatan dan proyek Natuna oleh TP4D.Karena semua harus transparan dan bisa dilihat,” jelas Hamid.
Laporan. Mon.
