Jakarta, Metrosidik.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp2,44 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Seluruh anggaran tersebut direncanakan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9).
Amsakar hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra serta jajaran BP Batam.
Dalam paparannya, Amsakar mengatakan penyusunan RKA 2027 diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat pembangunan infrastruktur, sekaligus meningkatkan pelayanan publik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.
Menurutnya, arah pembangunan BP Batam pada 2027 juga diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Rp665,11 Miliar untuk Infrastruktur
Dari total pagu yang diusulkan, salah satu alokasi terbesar diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
BP Batam menyiapkan Rp665,11 miliar untuk pengembangan infrastruktur di KPBPB Batam.
Anggaran tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari fasilitas pelabuhan, jalan dan jembatan, fasilitas bandara, drainase, hingga fasilitas air bersih dan limbah atau IPAL.
Selain itu, pengembangan juga mencakup kawasan dan wisata serta fasilitas kesehatan.
Amsakar mengatakan pembangunan infrastruktur tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan investasi di Batam.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.
Karena itu, penggunaan anggaran 2027 diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk mendukung pelayanan dan menciptakan kepastian bagi aktivitas investasi di kawasan tersebut.
Diminta Akuntabel dan Terukur
Dalam RDP tersebut, Amsakar menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan dan membangun KPBPB Batam.
Ia memastikan pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto turut mengapresiasi kinerja BP Batam.
Menurutnya, capaian pembangunan di Batam perlu terus diikuti dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan inklusif.
“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” harap Adisatrya.
