Fungsi Pengawasan
Sementara itu, fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada berbagai permasalahan dalam urusan pelayanan umum, kesejahteraan rakyat, program prioritas kementerian/lembaga, serta tindak lanjut penyelesaian dari berbagai aspirasi rakyat. Puan lalu merinci sejumlah isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang perlu mendapat perhatian lebih.
“Pengawasan program booster vaksin Covid-19, pengawasan protokol kesehatan dalam menghadapi berkembangnya Covid-19 varian Omicron, penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” sebutnya.
“Kemudian mengenai kenaikan harga bahan pokok pada akhir Tahun 2021, penerapan 100% Pembelajaran Tatap Muka, dan kesiapan Pemerintah dalam pelaksanaan Umrah Tahun 2022,” sambung Puan.
Ditegaskannya, fungsi pengawasan DPR RI dapat efektif apabila terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau lembaga terkait terhadap rekomendasi ataupun keputusan rapat kerja secara terukur, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat. Puan juga berbicara soal kesiapan DPR RI sebagai tuan rumah pada Sidang Umum ke-144 Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali yang akan diselenggarakan pada Maret mendatang.
“Sidang Umum IPU di Bali akan bernilai sangat strategis karena akan memberikan optimisme dari parlemen berbagai negara kepada masyarakat internasional untuk bangkit dari suasana pandemi dan juga dapat mempercepat distribusi vaksin dan pemulihan ekonomi,” tutur Cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Puan menambahkan, pertemuan Sidang Umum IPU Tahun 2022 juga dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kerjasama antarparlemen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi Pandemi Covid-19. Ia menegaskan komitmen DPR untuk melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan forum parlemen internasional itu.
“Selain itu, agenda diplomasi strategis lainnya adalah DPR RI juga akan menjadi tuan rumah Parlemen dari Negara G-20 melalui event P20 yang merupakan forum parlemen negara-negara G-20 diselenggarakan dalam satu rangkaian KTT G-20 yang digelar Pemerintah,” kata Puan.
Dalam Forum P-20 nanti, Indonesia akan mengusung tema “Peran Parlemen dalam Mendorong Pertumbuhan yang Lebih Tinggi dan Masyarakat yang Sehat”. Puan menyatakan dengan agenda utama yang akan dibahas adalah soal pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, kesehatan, pemberdayaan manusia dan peningkatan kapasitas.
“DPR, melalui tugas diplomasi ini, akan menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia siap membangun dunia yang lebih baik, membangun tata sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial,” pungkas Puan.
