Firli Bahuri: KPK Fokus Konsep Trisula Dalam Penanganan Korupsi

JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, KPK tengah fokus dengan konsep trisula dalam upaya penanganan korupsi di Tanah Air.

Hal itu dikatakan Firli Bahuri dalam keterangan pers memperingati Hari Bela Negara 2021 di Jakarta, Minggu (19/12/2021). Trisula pertama, ujarnya, adalah pendidikan dalam upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya dan peradaban manusia Indonesia yang antikorupsi.

Trisula kedua adalah mengedepankan upaya pencegahan dan monitoring, di mana KPK akan fokus bekerja di hulu, melakukan penelaahan dan kajian regulasi yang membuka celah korupsi. Hal ini sesuai dengan amanat UU KPK bahwa lembaga antirasuah masuk ke seluruh instansi demi membentuk regulasi yang antikorupsi.

Trisula ketiga, ujar Firli, adalah penindakan yang tidak sekadar hukuman badan, melainkan juga perampasan aset hasil korupsi demi pemulihan kerugian negara.

“Insyaallah dengan trisula KPK, masyarakat dapat melihat korupsi adalah jalan sesat, perbuatan maksiat, yang hanya menyuguhkan kenikmatan sesaat, di mana dosanya harus ditanggung di dunia dan akhirat,” ujar Firli Bahuri.

Dikatakan, dibutuhkan kerelaan luar biasa agar masyarakat memandang korupsi sebagai aib nan cela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa.

Dikatakan, menangkap koruptor adalah tugas KPK dan aparatur penegak hukum lainnya. Namun, mencegah terjadinya korupsi adalah wujud nyata bela negara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap nusa, bangsa, dan Tanah Air.

“Mari terus gelorakan semangat bela negara agar kita senantiasa tangguh menjaga, merawat, serta mewujudkan cita-cita tujuan bernegara yang tak lain meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran segenap rakyat Indonesia dalam kehidupan cerdas berbangsa dan bernegara, dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote,” ujarnya.

Firli juga menekankan, sinergisitas antarlembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, terus dilakukan KPK, terutama dalam menerapkan pendakwaan pencucian uang lewat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). KPK bersama lembaga penegak hukum lainnya juga membuka luas kerja sama dengan negara lain dalam pengejaran aset koruptor.

“Selain itu, dukungan masyarakat terhadap segenap upaya pemberantasan korupsi terus kami manfaatkan untuk menanamkan budaya antikorupsi sejak dini, yang menjadi bagian penting dari pemberantasan korupsi agar terbangun dan terbentuk mental antikorupsi dalam setiap individu di Republik ini,” ujar Firli.