Surya Tjandra: Masyarakat Pesisir Tersentuh Program Reforma Agraria BPN

Surya Tjandra Masyarakat Pesisir Tersentuh Program Reforma Agraria BPN
Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra. (Foto: dok BPN)

JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra menjelaskan kehadiran negara melalui Reforma Agraria di wilayah pesisir dan kepulauan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat bahari.

Namun Surya Tjandra menyadari terdapat beberapa tantangan pokok, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan kesejahteraan.

“Apabila semua stakeholders maritim bisa bersinergi, ini menjadi peluang. Namun, bisa menjadi hambatan apabila yang terjadi sebaliknya,” kata Surya Tjandra dalam keterangan, Rabu (15/12/2021).

Baca juga  Awas Mafia Tanah, Dirjen BPN: Jangan Mudah Menyerahkan Sertifikat

Untuk itu, berbagai upaya dilakukan Kementerian ATR/BPN melalui program Reforma Agraria. Di antaranya dengan melakukan akselerasi legalisasi aset pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penataan aset permukiman masyarakat di atas air, pemetaan sosial dan spasial wilayah adat, serta penataan akses masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Surya Tjandra mengatakan kompleksitas permasalahan, serta banyaknya aspek yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim, menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif.

“Saat ini, pengelolaan di wilayah pesisir, laut, pulau kecil, melibatkan banyak instansi. Dengan begitu, banyak lembaga yang berkecimpung di ketiga wilayah itu, sebenarnya dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam pembangunan maritim,” tuturnya.

Baca juga  Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar Mundur Dari Jabatannya

Sementara itu, cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia jadi salah satu fokus kerja Presiden Joko Widodo. Upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia juga merupakan salah satu visi utama pemerintah.

“Terdapat pogram-program utama pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, seperti pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum keamanan, dan ekonomi, penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, pengembangan dan penguatan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversitas, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan,” jelasnya.

 

jasa website rumah theme

Pos terkait