METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menuturkan, dalam percepatan vaksinasi untuk mencapai target herd immunity perlu pelibatan seluruh komponen masyarakat.
Melibatkan berbagai komponen dan juga mempercepat vaksinasi di berbagai tempat dan berbagai institusi, dinilai akan mempercepat rencana pemerintah untuk mencapai 1 juta dosis yang disuntikkan per hari. Selain itu pemerintah harus mempercepat suplai vaksin ke tingkat paling bawah di daerah.
“Untuk mempercepat proses vaksinasi di lapangan melibatkan seluruh komponen, tentu dengan vaksinator bisa dari tenaga kesehatan atau TNI/Polri yang disiapkan untuk di lapangan,” kata Melki saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (18/7/2021).
Kemudian dengan stok vaksin saat ini sekitar 18 juta dosis, Melki menegaskan harus segera dihabiskan seperti arahan Presiden sebelumnya. Baik itu stok di puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan Provinsi, Kota/Kabupaten.
“Itu mesti segera dihabiskan, dipakai segera untuk pelaksanaan vaksinasi di daerah masing-masing, sehingga apabila yang ada di daerah ini sudah bisa di habiskan untuk pelaksanaan vaksinasi di lapangan, tentu ini akan bisa membantu percepatan vaksinasi,” imbuhnya.
Proses vaksinasi di lapangan juga harus dipermudah. Melki menyebut masih ditemukan kendala terkait dengan bagaimana pendataan dan juga pelaksanaan vaksinasi di lapangan.
Menanggapi kendala tersebut Melki menyarankan agar vaksinasi dapat dilakukan berdasarkan klaster tempat tinggal atau klaster kelompok masyarakat. Dengan dibuat per klaster dinilai akan mempermudah pendataan dan pelaksanaan vaksinasi.
Dorongan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang melibatkan swasta juga harus dilakukan pemerintah untuk mencapai target 1 juta dosis atau lebih perhari. Dengan program vaksinasi gratis dari pemerintah ditambah percepatan vaksinasi gotong royong, target herd immunity diharapkan dapat terbentuk lebih cepat.
“Kemudian perlu dipertimbangkan untuk apakah BPJS Ketenagakerja juga bisa men-support penanganan vaksinasi di lapangan. Tentu terkait hal ini harus ada pengkajian lebih lanjut mengenai dasar hukum, apakah memungkinkan dengan kategori yang ada di dalam aturan BPJS Ketenagakerjaan juga bisa men-support perusahaan dalam hal vaksinasi kepada karyawan di lapangan,” tuturnya.
