METROSIDIK.CO.ID — Pengamat Terorisme Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarak menilai bahwa fenomena pelanggaran yang belakang kerap dilakukan oleh anggota TNI-Polri dengan membantu maupun bergabung bersama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, dilatar belakangai berbagai faktor.
Menurutnya dari sekian banyak pelanggaran yang terjadi, paling banyak adalah kasus penjualan senjata maupun amunisi oleh anggota TNI-Polri kepada KKB.
“Sejauh ini motifnya lebih ekonomi karena KKB berani membeli harga yang tinggi. Senjata ini yang menjadi bagian survival KKB,” kata Zaki ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (20/4/2021).
Pasalnya, alasan KKB menggoda para personil Polri dan TNI, karena mereka memiliki akses ke pasar gelap maupun daerah-daerah konflik, guna untuk mendapatkan senjata yang akan dipakai untuk melancarlan aksi teror.
“Ironisnya oknum polisi dan tentara yang memfasilitasi. Karena oknum ini punya akses pasar gelap dagang senjata baik dari daerah-daerah bekas konflik, selundupan dari luar negeri, maupun senjata-senjata rekondisi,” terangnya.
Sementara terkait pembelotan personil TNI Pratu Lukas Y Matuan bisa disebabkan, akibat faktor kecewa atas banyaknya kekerasan pelanggaran HAM, yang dilakukan aparat-aparat TNI.
“Jadi secara moral dia ikut merasa bersalah, serta berbalik simpati kepada gerakan KKB. Tapi mungkin juga ada faktor -faktor lain seperti masih kuatnya nasionalisme etnisitas. Integrasi ke NKRI sebagai proses politik belum mampu menghapuskan nasionalisme etnisitas,” terangnya.
Terlebih, Zaki memandang pembelotan juga disebabkan kekecewaannya terhadap pendekatan pemerintah yang bersifat hard approach, dengan cara militeristik, bukan dengan cara-cara yang lebih kultural dan persuasif.
“Pendekatan damai secara budaya ini pernah dilakukan era Presiden Gus Dur dan mendapat sambutan positif dari warga Papua. Sehingga nama Gus Dur sampai hari ini sangat dihormati masyarakat Papua,” ujarnya.
Oleh karena itu, pendekatan budaya, dengan mengedepankan sisi-sisi yang humanistik, perlu lebih diprioritaskan dari pada penyelesaian dengan bersenjata yang terbukti kurang efektif. Dia mencontohkan solusi model penyelesaian dengan GAM di Aceh yanh dapat dijadikan best practices untuk mengatasi konflik- konflik di Papua saat ini.
Faktor Masalah Mental Personil
Senada dengan hal itu, Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai fenomena pelanggaran yang dilakukan baik personil TNI maupun Polri yang membelot maupun menjual senjata ke KKB turut dipengaruhi mental setiap prajurit.
“Di medan tempur, kekuatan mental prajurit tidak bisa dianggap sama rata. Fakta, kita melihat sejumlah praktik buruk penjualan senjata dan amunisi oleh oknum anggota pada kelompok yang mestinya mereka tumpas,” kata Khairul.
Lalu, Dia menyoroti alasan membelotnya personil TNI Pratu Lukas Y Matuan ke KKB, karena tidak tahan melihat kekerasan yang dialami oleh saudara-saudaranya warga Papua adalah kekalahan perang urat saraf antara TNI dengan KKB.
“Apa yang salah, apakah TNI kecolongan, menurut saya ini bukan kecolongan namun bentuk kekalahan dalam perang urat saraf atau psywar. Setidaknya ronde ini dimenangkan oleh lawan. Mereka dapat poin,” terangnya.
Oleh karena itu mengartikan bahwa operasi penumpasan KKB yang selama ini dituding TNI sebagai pelaku kekerasan dan teror yang terjadi di Papua, ternyata gagal meningkatkan sentimen positif dan dukungan.
Propaganda KKB bahwa yang mereka lakukan adalah perlawanan atas penindasan, ketidakadilan, pembodohan dan merupakan perjuangan untuk membebaskan warga Papua, ternyata lebih dapat dipercayai oleh Pratu Lukius.
“Keputusan membelot itu sangat mungkin merupakan hasil pergulatan batin yang luar biasa setelah rangkaian peristiwa yang dia lihat, dia alami dan dia rasakan. Artinya? TNI dalam hal ini gagal juga membentengi mental ideologi prajuritnya,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan besar kecilnya peluang terjadinya pembelotan di pihak TNI ke KKB, tetap akan bergantung pada kemampuan TNI menjaga moril dan mental prajurit
“Kemampuan melakukan propaganda dan yang paling penting adalah kemampuan menghindari terjadinya praktik buruk dan kekerasan yang tidak patut (improper violence) oleh prajuritnya di medan operasi di Papua,” imbuhnya.
Sumber: 
