METROSIDIK.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas untuk mengusut pelanggaran etik yang terjadi terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Mereka meminta agar pimpinan lembaga antirasuah itu diperiksa.
“ICW mendesak agar Dewan Pengawas KPK mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri, atas berbagai dugaan pelanggaran etik,” ujar peneliti ICW, Egi Primayogha, lewat keterangannya, Kamis (13/5/2021).
ICW menilai KPK tengah di ambang kehancuran dan pembusukan. Dewan Pengawas harus mengambil tindakan tegas dan serius.
“Agar KPK tetap dapat dijaga dari kehancuran dan pembusukan, maka Dewan Pengawas harus mengambil tindakan tegas dan serius,” sebut Egi.
Ketua KPK Firli Bahuri dan para pimpinan lain seharusnya bertanggung jawab penuh atas segala kegaduhan yang terjadi di komisi antirasuah itu. “Berbagai akumulasi persoalan dan kegaduhan di KPK tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Ketua KPK dan pimpinan KPK yang lain,” ucap Egi.
Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, dikeluarkannya SK yang meminta 75 pegawai menyerahkan tugas dan tanggung jawab langsung kepada atasan berdasarkan hasil rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri pimpinan, Dewan Pengawas, hingga pejabat struktural.
“Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Penyerahan tugas itu, kata Ali, berguna untuk memastikan pelaksanaan tugas di KPK tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum yang tengah berjalan.
“Penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan,” terangnya.
“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku. Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk,” tambah Ali.
Saat ini KPK tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB terkait dengan tindak lanjut nasib 75 pegawai yang dinyatakan TMS.
“KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu,” tutupnya.
Seperti diberitakan, 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos TWK secara resmi telah dinonaktifkan. Hal itu menyusul keluarnya Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Plh Kepala Biro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin per tanggal 7 Mei 2021.
Terkait kebenaran surat tersebut pun telah dikonfirmasi merdeka.com kepada salah pegawai yang dinonaktifkan dan telah menerima surat tersebut. SK tersebut berisi penetapan keputusan pimpinan KPK tentang hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
Surat itu memuat beberapa poin di antaranya: menetapkan nama-nama pegawai dalam lampiran surat keputusan itu tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Selain itu, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
